Corona di Jateng

Diminta Injak Rem, Pemkab Boyolali Sebut Kasus Banyak karena Swab Masif

Ragil Ajiyanto - detikNews
Selasa, 15 Sep 2020 16:32 WIB
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kabupaten Boyolali, Masruri, Selasa (15/9/2020).
Foto: Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kabupaten Boyolali, Masruri, Selasa (15/9/2020). (Ragil Ajiyanto/detikcom)
Boyolali -

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan sejumlah daerah, salah satunya Boyolali agar lebih memperketat dan mulai 'injak rem' dalam penanganan penyebaran virus Corona atau COVID-19. Pemkab Boyolali beralasan, temuan kasus positif Corona di daerahnya banyak karena masifnya screening.

"Boyolali (kasus positif C)VID-19) banyak, itu karena screening kita yang masif. Kita screening ke pasar-pasar, pasar sapi, kita swab itu masif sekali, sehingga hasilnya mesti banyak. Rata-rata itu kalau kita swab itu sehari 300-400 orang," ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kabupaten Boyolali, Masruri, kepada detikcom, Selasa (15/9/2020).

Dengan masifnya pemeriksaan swab tersebut, lanjutnya, diharapkan warga yang telah terinfeksi virus Corona akan diketahui dengan cepat. Sehingga akan cepat mendapatkan penanganan dan isolasi. Dengan demikian, penyebaran virus Corona pun bisa dicegah.

"Supaya orang-orang yang terkonfirmasi itu kelihatan. Kalau kelihatan kan kita bisa disarankan isolasi mandiri dengan Jogo Tonggo-nya. Tapi kalau tidak tahu dia positif, kan tidak bisa memberikan saran untuk isolasi mandiri. Dan kalau isolasi mandiri, jadup-nya kita kasih," kata pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali itu.

Dia juga menjelaskan pemeriksaan dan pengambilan sampel swab di Boyolali bisa dilakukan di sejumlah tempat. Di antaranya laboratorium kesehatan di kompleks kantor terpadu Pemkab Boyolali, di RSUD Waras Wiris Andong dan di RSUD Simo.

Selain itu, lanjut Masruri, penegakan disiplin protokol kesehatan oleh Satpol PP bersama TNI dan Polri juga dilakukan secara terjadwal, termasuk razia protokol kesehatan di sejumlah lokasi.

Sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup). Mulai dari sanksi sosial hingga denda.

Saat ini juga sudah ada Surat Edaran (SE) dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Boyolali. SE tersebut tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ditandatangani oleh Bupati Boyolali, Kapolres dan Dandim.

"Untuk orang mantu tidak boleh pertemuan banyak-banyak. Cukup keluarga inti saja, kalau mengundang maksimal 30 itu dengan protokol kesehatan," jelas dia.

Dia meminta masyarakat tidak menyelenggarakan kegiatan yang dapat menimbulkan berkumpulnya orang banyak. Jika memang mendesak dan tak dapat dihindari, kegiatan di tempat dan fasilitas umum juga dibatasi maksimal 30 orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Tonton video 'Tambah 3.507, Kasus Covid-19 di Indonesia Menjadi 225.030':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2