Pilkada 2020

Wabup Petahana Demak Tak Lolos Tes Kesehatan

Mochamad Saifudin - detikNews
Minggu, 13 Sep 2020 15:00 WIB
Bakal Cabup Demak Eistianah mengikuti rapat pleno KPU Demak, Minggu (13/9/2020)
Foto: Bakal Cabup Demak Eisti'anah mengikuti rapat pleno KPU Demak, Minggu (13/9/2020) (Mochmad Saifudin/detikcom)
Demak -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengumumkan wakil pasangan calon dr Eisti'anah, Joko Sutanto tak memenuhi syarat (TMS) tes kesehatan di RSUP Kariadi Semarang. Joko Sutanto, Wabup Petahana Demak itu memiliki gangguan kesehatan sehingga tak lolos maju Pilkada Demak 2020.

"Dari hasil yang ada, untuk pasangan bu dr Hj Eistia'anah dan drs H Joko Sutanto, memang statusnya dalam prosedur dokumen ini statusnya belum memenuhi syarat, karena ada salah satu yaitu wakilnya, pak H Joko Sutanto di hasil tes kesehatannya, statusnya adalah tidak memenuhi syarat," kata Ketua KPU Demak, Bambang Setya Budi usai menyampaikan berita acara di Aula KPU Demak, Jalan Kyai Turmudzi, Kelurahan Bintoro Demak, Minggu (13/9/2020).

"Dari 10 item, statusnya menurut dokter, sifatnya sistemik ada gangguan sistemik tetapi yang paling menonjol pada bagian penglihatan. Ini yang kemudian dijadikan tolak ukurnya," jelasnya.

Bambang menerangkan karena ada yang tidak memenuhi syarat maka harus dilakukan pergantian calon. Hal ini sesuai dengan ketentuan PKPU tahun 2020 pasal 54 ayat 3. Pihaknya pun memberi waktu kelengkapan syarat pergantian wakil pasangan calon hingga 16 September 2020.

"Jadi kemudian ketika hasil pemeriksaan kesehatan TMS, maka tidak ada proses perbaikan kembali. Maka salah satu perbaikan yang dilakukan adalah penggantian komposisi atau penggantian bapaslon yang posisinya adalah tidak memenuhi syarat tersebut," terangnya.

Mengacu pada Keputusan KPU 394 tentang tata cara pendaftaran, penelitian, pengambilan nomor urut, dan penetapan calon, tim Esti-Jos juga diminta melengkapi persyaratan dokumen BKWK dan B1KWK. Dokumen B1KWK ini merupakan dokumen rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Bahwa di dalam melaksanakan proses pergantian bapaslon, maka seluruh proses dokumen pencalonan juga harus diperbarui. Yaitu BKWK harus diperbarui, itu artinya adalah kesepakatan berkoalisi untuk mendukung bapaslon, maka wakilnya juga harus diganti. Kemudian B1KWK atau lebih sederhananya dibahasakan rekomendasi DPP itu juga harus diperbaharui. Maka kemudian mekanisme itu yang harus dilakukan," terangnya.

"Dan kami akan menunggu seperti mekanisme yang ada yaitu tanggal 14-16, tanggal 16 nya kita akan tunggu sampai jam 24.00 WIB," jelasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2