PKS Bicara Fenomena Demokrasi yang Terbajak di Pilkada Solo

Solo -

PKS tidak ambil bagian dalam pendaftaran Pilkada Solo setelah tidak mendukung Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa ataupun Bagyo Wahyono-FX Supardjo. PKS bahkan membuat menyebut kondisi itu sebagai fenomena demokrasi yang terbajak.

"Dari Pilkada 2020 Kota Surakarta (Solo) ini kami mendapatkan pelajaran yang besar. Yaitu fenomena kalau dalam bahasa kami demokrasi yang terbajak," kata Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar di kantor DPD PKS Solo, Laweyan, Solo, Senin (7/9/2020).

Menurutnya, Pilkada kali ini jauh berbeda dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya. Dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa di ajang kontetasi Pilkada 2020.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tidak bisa berbuat apa-apa, khususnya di Solo. Khususnya ketika kita membangun koalisi. Kita harus minta bantuan Jakarta untuk membuat koalisi," katanya.

Padahal, kata Ghofar, proses pencalonan dalam Pilkada biasanya diawali dari laporan DPD PKS Solo. Kemudian DPD PKS akan berdiskusi dengan DPW PKS hingga DPP PKS.

"Tapi kali ini berbeda, kita diminta laporan sampai detik terakhir jawabannya 'belum'. Justru kita yang minta tolong ke DPP agar melobi ke partai lain supaya membentuk koalisi," ujarnya.

Namun Ghofar mengakui bahwa hal tersebut disebabkan karena PKS yang hanya memiliki 5 kursi DPRD Solo. Dengan jumlah tersebut, PKS tidak bisa mengajukan calon sendiri.

"Tapi kita sadari ini bukan salah siapa-siapa. PKS cuma punya 5 kursi, semoga Pemilu nanti kita bisa memenuhi batas syarat agar bisa mencalonkan sendiri," kata Ghofar.

Terkait sikap dalam pemilihan pada 9 Desember 2020 nanti, PKS Solo mengaku masih berat untuk memutuskan. Ghofar mengatakan akan menyatakan sikap paling lambat pada awal November 2020.

"Keputusan untuk 9 Desember kita sangat berat memutuskan, tidak bisa gegabah memutuskan sikap. Kemarin kita sudah minta pendapat ke kader dan struktur. Kita masih akan meminta pendapat ke pemilih PKS," tutupnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya