Pintu masuk Gedung DPRD Blora sore ini disegel sekelompok massa. Sekelompok massa ini membawa gembok dan rantai lalu menutup gerbang masuk DPRD Blora yang ada di sisi selatan.
Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (29/8/2020), aksi massa itu dilakukan sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka membawa spanduk warna merah bertuliskan, 'Stop Politisasi APBD-Perubahan 2020 Blora'.
Mereka juga membakar kopi buku APBD tahun 2020. Massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) itu mendesak pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blora untuk menunda pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) 2020 Kabupaten Blora yang dinilai sarat dengan kepentingan rezim kekuasaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami selaku rakyat menolak jadi korban. Anggaran belanja daerah sepatutnya tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis mengekalkan rezim kekuasaan, tapi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora," kata Kordinator GERAM Eko Arifianto saat ditemui di depan gedung DPRD Blora, Sabtu (29/8/2020).
Hal senada juga disampaikan salah satu massa, Exsi Agus Wijaya. Dia menyebut pengesahan anggaran APBD-P terkesan dipaksakan dan cenderung politis.
"Contoh, tidak digunakan untuk menambah anggaran honor guru tidak tetap (GTT) atau honorer yang lain. Malah ini ada sebesar Rp 17 miliar yang dialokasikan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), padahal PAUD libur," jelasnya.
Exsi menyebut sekolah tatap muka belum tentu digelar hingga Desember. Namun, ada anggaran sebesar Rp 17 miliar yang dialokasikan untuk PAUD.
"Kenapa tidak digunakan untuk ketahan pangan di masa pandemi, karena masih banyak petani-petani yang menjerit di tengah pandemi," jelasnya.
Aksi menyegel pintu masuk DPRD Blora itu pun dilakukan sebagai bentuk kekecewaan. Mereka menolak pengesahan APBD-P yang rencananya bakal digelar Senin (31/8) lusa.
"Ini bentuk kekecewaan karena rakyat tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan APBD. Uang itu bukan pribadi namun uang rakyat," Kata Exsi.
![]() |
Sementara itu, di dalam gedung DPRD sedang ada rapat antara pimpinan dan anggota tim badan anggaran (Banggar) serta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Selain pintu masuk yang disegel, masih ada akses pintu keluar di sisi utara gedung.