Tembus Seribu Positif COVID-19, Sudah 3 Pekan Kudus Jadi Zona Merah

Dian Utoro Aji - detikNews
Senin, 10 Agu 2020 13:55 WIB
Poster
Ilustrasi virus Corona (Foto: Edi Wahyono)
Kudus -

Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kudus menyebut wilayah Kabupaten Kudus sudah tiga pekan ini masuk di zona merah. Angka kasus virus Corona (COVID-19) di Kota Kretek secara keseluruhan tembus di angka 1.015 kasus.

Dari data GTPP Kabupaten Kudus hari ini mencatat 1.015 kasus positif COVID-19. Jumlah itu terdiri dari 799 kasus dari dalam wilayah Kudus dan 216 kasus dari luar wilayah yang dirawat di Kudus.

Dari 799 kasus positif di Kudus tersebut 88 kasus dirawat, 203 kasus isolasi, 414 kasus sembuh, dan meninggal 94 kasus. Untuk kasus luar wilayah yang dirawat di Kudus dari 216 kasus terdapat 9 kasus dirawat, 70 kasus isolasi, 107 kasus sembuh dan 30 kasus meninggal.

"Kudus zona merah sudah sejak tiga minggu yang lalu," kata Jubir Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kudus Andini Aridewi saat dimintai konfirmasi detikcom via pesan singkat, Senin (10/8/2020).

Andini mengatakan ini terjadi karena penambahan kasus positif COVID-19 di Kudus terus meningkat. Selain itu hingga hari ini, Kudus mencatat kasus positif COVID-19 sebanyak 1.015.

"Ini terjadi karena adanya penambahan kasus COVID-19," lanjut Andini.

Terpisah, Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengungkapkan pertambahan kasus COVID-19 di Kudus menjadi perhatian serius pemerintah daerah (Pemda). Hartopo menyebut kasus baru positif COVID-19 di Kudus dalam sehari bisa 40 kasus.

"Ini menjadi perhatian setiap hari bisa mencapai 40 per hari untuk kasus baru, sedangkan kasus sembuh 9-10 kasus saja," kata Hartopo yang juga ketua GTPP COVID-19 Kabupaten Kudus saat ditemui selepas acara audiensi dengan IDI di pendapa Kudus, siang ini.

Hartopo mengatakan saat ini Pemda Kudus tengah membahas aturan sanksi bagi warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Pemkab akan memberikan sanksi berupa sanksi sosial dan sanksi administrasi.

"Kami sedang membahas aturan sanksi bagi warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Sudah, ini tahapan baru fasilitasi di provinsi nanti sebentar lagi sudah turun. Sanksi yang akan diberikan yakni administrasi dan sosial. Untuk sosial bisa push up atau nyapu taman, sedangkan yang administrasi berupa meninggalkan identitas dan membuat pernyataan tidak mengulangi lagi," tambah Hartopo.

(ams/sip)