.webp)
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono siap menghadapi hak interpelasi terkait pengadaan kalender Rp 2,1 miliar. Hak interpelasi itu merupakan rekomendasi dari Pansus Pengadaan Media Promosi Kesehatan (Promkes) Puskesmas DPRD Banjarnegara, Jawa Tengah.
"Saya menunggu, kalau DPRD mau menggunakan hak interpelasi. Terima kasih, kami sangat menghormati," kata Budhi saat ditemui di rumah dinas Bupati Banjarnegara, Jumat (17/7/2020).
Menurutnya, hak interpelasi merupakan hak DPRD untuk bertanya kepada bupati. Pihaknya juga mengaku siap menjawab terkait Pengadaan Media Promkes Puskesmas berupa kalender dengan total anggaran Rp 2,1 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami siap semuanya (menjawab pertanyaan). Jadi silakan, saya menghormati DPRD yang kritis. Karena itu adalah fungsi kontrol untuk saya sebagai bupati," kata dia.
Ia juga siap menjawab perihal temuan Pansus. Seperti disebut adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan mantan Kepala Dinas Kesehatan Banjarnegara.
"Seperti temuan Pansus yang kemarin katanya ada kesewenang-wenangan. Nanti akan kami jawab semua," tuturnya.
Terpisah, Ketua DPRD Banjarnegara Ismawan Setya Handoko mengatakan akan segera melakukan pembahasan terkait rekomendasi Pansus Pengadaan Media Promkes Puskesmas.
"Dalam waktu dekat kami akan membahas terkait hasil Pansus yang merekomendasikan hak interpelasi," ujarnya.
Pansus Pengadaan Media Promosi Kesehatan (Promkes) Puskesmas DPRD Banjarnegara menyampaikan 11 temuan terkait pengadaan kalender dengan total anggaran mencapai Rp 2,1 miliar. Salah satunya soal dugaan penyalahgunaan wewenang Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banjarnegara yang kini menjabat sebagai staf ahli Bupati Banjarnegara.
Wakil Ketua Pansus Pengadaan Promkes Puskesmas, Jarkasi menyebut 11 temuan itu juga meliputi pengadaan kalender kurang sesuai untuk masa pandemi virus Corona atau COVID-19 ini.
Jarkasi pun merekomendasikan pimpinan DPRD untuk menggunakan hak interpelasi. Pihaknya juga menyoroti rotasi Kepala Dinas Kesehatan dari dr Ahmad Setiawan menjadi Plt Kadinkes dr Latifah Hesti. Untuk diketahui Ahmad kini menjadi staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Dia dilantik pada Senin (6/7) lalu.
"Rekomendasinya dari Pansus, pimpinan DPRD untuk menggunakan hak interpelasinya. Karena banyak informasi yang belum sepenuhnya kami peroleh," kata Jarkasi saat membacakan laporan Pansus dalam rapat paripurna DPRD Banjarnegara, Rabu (8/7/2020).
