Demo Gejayan Memanggil Tolak Omnibus Law Terapkan Physcal Distancing

Foto: Demo Gejayan Memanggil tolak omnibus law digelar di Yogyakarta, Kamis (16/7/2020). (Jauh Hari Wawan S/detikcom)

Sleman -

Simpang tiga Jalan Gejayan, Sleman, DIY kembali menjadi saksi demokrasi. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) dari pukul 14.30 WIB mulai bergerak dan memadati simpang tiga Gejayan. Mereka menyuarakan penolakan terhadap omnibus law.

Dalam masa pandemi Corona ini, massa aksi menerapkan physical distancing. Setiap orang diberikan jarak agar mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19. Selain itu, setiap pengunjuk rasa nampak menggunakan masker.

"Kita bersama berkumpul di sini menyaksikan masyarakat Yogya sangat resah dan menolak RUU Omnibus law," kata Humas ARB, Revo ditemui di sela-sela aksi dengan tajuk 'Gejayan Memanggil, Pandemi Dibajak Oligarki: Lawan Rezim Rakus, Gagalkan Omnibus' di simpang tiga Gejayan, Depok, Sleman, Kamis (16/7/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Revo berpendapat, rencana pengesahan RUU Omnibus Law oleh pemerintah dengan iming-iming pembukaan lapangan kerja hanya omong kosong. Sebab, katanya, omnibus law justru merampas hak dasar warga negara.

"Omnibus law ini merugikan pekerja. Karena jam kerja semakin panjang, penetapan upah juga rendah, termasuk ada potensi menyebabkan terjadi pelanggaran hak berserikat pekerja. Bahkan menghilangkan hak pekerja perempuan," jelasnya.

Omnibus law, kata dia, bukan hanya berdampak pada sektor pekerja. Sektor lingkungan terdampak sehingga memunculkan cukong-cukong. Pun demikian dengan pendidikan, yang menurutnya berorientasi pada kebutuhan pasar sehingga menanggalkan pendidikan kritis.

"Kerugian untuk lingkungan mengakibatkan kerusakan dan hilangnya penghidupan masyarakat adat, pesisir kepulauan, serta kriminalisasi petani," terangnya.

"Omnibus law akan melanggengkan penciptaan institusi pendidikan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi sebagai institusi neoliberal," tambahnya.

Revo menegaskan, omnibus law hanya akan menyengsarakan rakyat.

"RUU ini hanya akan menguntungkan investor asing dan pemodal besar, namun menyengsarakan rakyat," tegasnya.

Sementara itu, Lusi yang juga bagian dari Humas ARB mengatakan ada tujuh tuntutan utama. Semua tuntutan itu ada kaitannya dengan omnibus law.

"Kami tidak bisa menolak omnibus law tanpa menuntut untuk cabut UU Minerba karena saling berkelindan. Jadi tuntutan kami ini saling berkelindan," kata Lusi.

Dia menyebut aksi ini sudah berkali-kali dilakukan. Namun, DPR masih terus membahas omnibus law. Oleh karenanya, dia menegaskan akan terus melakukan aksi ini hingga omnibus law gagal.

"Aksi ini sampai kapan? Sampai omnibus law gagal. Dan kami akan membawa massa lebih banyak lagi," tegasnya.

Adapun 7 tuntutan yang disuarakan oleh massa ARB yakni:

1. Gagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

2. Berikan jaminan kesehatan, ketersediaan pangan, pekerjaan dan upah yang layak untuk rakyat terutama di saat pandemi

3. Gratiskan UKT/SPP dua semester selama pandemi

4. Cabut UU Minerba, batalkan RUU Pertanahan, dan tinjau ulang RUU KUHP

5. Segera sahkan RUU PKS

6. Hentikan dwi fungsi Polri yang saat ini banyak menempati jabatan publik dan akan dilegalkan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja

7. Menolak otonomi khusus Papua dan berikan hak penentuan nasib sendiri dengan menarik seluruh komponen militer, mengusut tuntas pelanggaran HAM, dan buka ruang demokrasi seluas-luasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya