Danjen Akademi TNI Minta Pemkot Magelang Pindah ke Kantor Lama, Ini Kata Walkot

Eko Susanto - detikNews
Senin, 06 Jul 2020 18:37 WIB
Danjen Akademi TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantoro di Lapangan Pancasila Kompleks Akmil Magelang, Senin (6/7/2020).
Danjen Akademi TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantoro di Lapangan Pancasila Kompleks Akmil Magelang, Senin (6/7/2020). (Foto: Eko Susanto/detikcom)
Magelang -

Akademi TNI meminta Pemkot Magelang untuk pindah kantor. Hal ini sesuai dengan kepemilikan aset dan sertifikat kompleks kantor Pemkot Magelang milik Mako AKABRI/Akademi TNI.

Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono mengatakan, aset Mako AKABRI yang sekarang ditempati sebagai kantor Wali Kota Magelang dulunya dibangun tahun 1982 dan selesai pada tahun 1985. Kemudian dengan selesainya pembangunan, Panglima TNI saat itu memerintahkan Mako AKABRI tidak berkantor di Magelang, melainkan tetap di Jakarta.

"Aset Mako AKABRI yang sekarang ditempati oleh Wali Kota Magelang. Perlu diketahui bahwa Mako AKABRI dibangun tahun 82 selesai tahun 85. Pada saat selesai pembangunan itu dan kebetulan saya pernah melihat barang itu sudah selesai, waktu itu saya lagi taruna ya. Berbarengan dengan selesainya pembangunan, Panglima TNI mempunyai perintah baru bahwa Mako AKABRI tidak jadi di Magelang, tetap di Jakarta tahun 85," kata Bambang di sela menghadiri upacara Penutupan Pendidikan dan Wisuda Sarjana Taruna Akademi Militer Tingkat IV TP 2019/2020 di Lapangan Pancasila Kompleks Akmil Magelang, Senin (6/7/2020).

"Sehingga gedung yang baru selesai itu, tidak digunakan kantor Mako AKABRI, tidak jadi. Kemudian mungkin zaman dulu administrasi belum begitu bagus, Mendagri memerintahkan Wali Kota Magelang untuk menggunakan kantor Mako AKABRI sebagai kantor Wali Kota Magelang," lanjutnya.

Menurut Bambang, dalam perintah menggunakan tersebut tidak ada berita acara yang melibatkan Mako AKABRI selaku pemilik lahan sah. Kemudian, hingga sekarang lahan yang ditempati Pemkot Magelang tersebut sertifikat masih milik Mako AKABRI dengan luas 40.000 meter persegi.

"Perlu diingat bahwa dalam perintah menggunakan itu tidak ada berita acara yang melibatkan Mako AKABRI selalu pemilik tanah yang sah. Sertifikat ada di tempat saya, masih ada di tempat saya, 40.000 meter persegi," ujarnya.

Bambang menjelaskan, pada tahun 2011 menjadi temuan BPK bahwa barang milik negara (Mako AKABRI) digunakan Pemkot Magelang. Untuk itu, selama berada di Magelang, Mako AKABRI atau yang sekarang Mako Akademi TNI menumpang di Akmil.

"Kemudian tahun 2011 muncul temuan BPK bahwa 'barang milik negara dalam hal ini Mako AKABRI digunakan orang lain', pertanggung itulah harus kita buka semuanya. Lebih kurang 9 kali kita pertemuan, ya tetapi tidak membuahkan hasil. Saya sendiri, Komandan Jenderal Akademi TNI, saya tidak punya kantor di Magelang ini. Wajar dong, saya menanyakan aset saya. Itu aset bintang tiga, yang maka selevel Wali Kota," ujarnya.

"Taruhlah seorang Kolonel, mewah nggak. Mewah. Lengkap itu, makanya sekarang kalau Wali Kota harus pindah dari situ tentu akan berat hati, pasti. Karena itu fasilitas bintang tiga di sana, Letnan Jenderal di sana. Ironis saya yang memiliki aset itu, saya tidak bisa menempati. Saya hari-hari sini, itu numpang di belakang sana itu. Saya masih menumpang Akmil karena aset saya digunakan Wali Kota," sambungnya.

Bambang menyebutkan, sudah pernah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden hingga Mendagri. Kemudian, jika harus mengganti lahan kurang lebih nominalnya Rp 200 miliar disebut tidak mungkin karena tidak masuk dalam proyek nasional.

"Saya sudah bicara dengan Bapak Presiden. Saya bicara dengan Pak Mendagri. Pak Mendagri mengatakan, 'kalau kita harus mengganti lahan lebih kurang nominalnya Rp 200 miliar nggak mungkin, apalagi dari Bappenas menyampaikan tidak masuk dalam RPJMN bukan proyek nasional," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemkot Magelang memenuhi opsi yang kedua yakni kembali menuju kantor lama. Kembali menuju kantor lama tersebut tidak harus dilakukan hari ini, bisa diatur dalam waktu 6 bulan atau setahun.

"Oleh karena itu opsi yang kedua apa. Kembali ke kantor yang lama, itu nggak usah menggunakan anggaran yang besar. Nol rupiah. Silakan kembali, tentu tidak serta-merta hari ini, silakan diatur, kita bantu. Bisa enam bulan, bisa 1 tahun. Monggo kalau mengatakan membuat gaduh, ya tidak membuat gaduh, monggo kita koordinasi, kita bantu," kata Bambang.

"Ada kantor yang lama di alun-alun sana. Silakan, jadi kita sudah cukup banyak pertemuan, tapi tidak ada hasil. Kalau kita mengandalkan ruslah dengan sekitar nominal Rp 200 miliar nggak mungkin dengan negara kondisi saat ini," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3