.webp)
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono siap menjelaskan terkait pengadaan kalender dengan anggaran Rp 2,1 miliar yang disorot DPRD Banjarnegara. Budhi pun menuding ada konspirasi politik soal pengadaan kalender tersebut.
"Saya belum pernah dipanggil (DPRD Banjarnegara). Saya senang kalau dipanggil untuk menjelaskan (soal kalender). Saya siap berhadapan dengan DPRD," kata Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono kepada wartawan di rumah dinasnya, Selasa (9/6/2020).
Dia lalu menyinggung soal dugaan adanya konspirasi politik terkait polemik pengadaan kalender dari 35 puskesmas yang ada di Banjarnegara. Sebab, dalam kalender tersebut terdapat foto dirinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi di balik ini kelihatannya ada konspirasi politik, karena ada gambarnya Pak Bupati. Tapi saya tidak pernah memerintahkan kepada kepala dinas untuk kalender ada gambar bupati. Saya bisa bikin kalender sendiri," tuturnya.
Di sisi lain, ia mengaku menerima aduan dari beberapa puskesmas yang didatangi Komisi IV DPRD Banjarnegara. Saat itu, Komisi IV menanyakan perihal anggaran pengadaan kalender tersebut.
"Jadi Dewan yang mendatangi puskesmas, bukan puskesmas yang mengadu ke Dewan. Jadi Komisi IV datang ke puskesmas menanyakan tentang kalender. Ada yang menyampaikan harganya terlalu mahal," katanya.
Terpisah, Ketua DPRD Banjarnegara Ismawan Setyo Handoko memastikan tidak ada muatan politik terkait polemik pengadaan kalender tersebut. Dia menyebut sebagai wakil rakyat harus mengakomodasi setiap masalah yang ada di masyarakat.
"Laporan dari puskesmas ada seperti itu. Kami dari DPRD atau pribadi tidak mencari-cari kaitannya ada kesalahan atau nggak. Muatan politik tidak ada, karena kami wakil rakyat harus mengakomodasi setiap masalah yang ada, bahkan kami tidak memikir ke situ (muatan politik)," ujarnya melalui telepon.
Mengenai rencana akan membentuk panitia khusus (pansus), DPRD Banjarnegara saat ini masih menyiapkan regulasi. Apalagi untuk membentuk pansus tidak bisa secara tiba-tiba.
"Sekarang menyiapkan regulasi terkait pembentukan pansus. Kan tidak asal dibentuk, ada tahapannya kaitannya dengan pembentukan pansus," kata Ismawan.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Banjarnegara mempertanyakan pengadaan kalender dengan anggaran yang dinilai fantastis. Jumlah anggaran untuk pengadaan kalender disebut mencapai Rp 2,1 miliar.
"Hari ini kami DPRD Banjarnegara memanggil pihak Dinas Kesehatan, mulai staf, kabid, hingga kepala dinas. Juga beberapa puskesmas di Banjarnegara. Tujuannya adalah untuk menggali informasi terkait pengadaan kalender," kata Ketua DPRD Banjarnegara Ismawan Setya Handoko kepada wartawan usai rapat di ruang Badan Anggaran, Jumat (5/6).
Dalam kalender tersebut, terdapat sosialisasi program kesehatan termasuk pencegahan virus Corona atau COVID-19. Selain itu, terdapat nomor layanan penting terkait pelayanan kesehatan di Banjarnegara. Pada kalender ini juga dimulai bulan April 2020 sampai Maret 2021.
