Pemkot Solo Ajukan Utang Listrik PLN Gegara Duit Habis untuk Corona

Solo -

Pemkot Solo mengajukan penangguhan pembayaran listrik kepada PLN karena banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi virus Corona atau COVID-19. Namun permohonan tersebut ditolak PLN.

"Kalau kami kan sifatnya hanya operasional, kebijakan ada di pemerintah pusat, dan tidak ada stimulus itu. Jadi kami tidak bisa (mengabulkan)," ujar Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Solo Ari Prasetyo saat dihubungi detikcom, Minggu (8/6).

Dia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Menurutnya, Rudy memahami hal tersebut, bahkan pembayaran bulan Mei telah dilunasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi sudah clear, sudah saya komunikasikan kepada beliau (FX Rudy), beliau sudah paham," ujarnya.

Kabar tersebut pun diketahui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar sampai menanyakan langsung kepada Rudy apakah pemkot benar-benar tidak bisa membayar.

"Kemarin saya ditanya oleh Pak Gub, Solo bener nggak bisa bayar PLN? Betul. Karena uangnya habis untuk penanganan COVID-19," kata Rudy di Balai Kota Solo, Senin (8/6).

Pemkot telah membayar tagihan listrik bulan Mei. Menurutnya, pemkot hanya mampu membayar listrik hingga Juni 2020.

"Setiap bulan itu kisarannya Rp 5 miliar. Kita sanggup sampai Juni. Kita utamakan untuk BPJS dan gaji karyawan," ujar dia.

Sebenarnya pemkot tak hanya melayangkan surat penangguhan pembayaran kepada PLN, namun juga kepada Telkom dan PDAM. Bahkan politisi PDIP itu sempat mengatakan tak punya uang untuk membiayai anggaran Pilkada 2020 yang membengkak.

Simak video' Maaf, PLN Tak Bisa Beri Penangguhan Tunggakan Listrik Pemkot Solo':

Namun khusus listrik, Rudy mengatakan masih berupaya melobi. Dia mengusahakan agar tunggakan nantinya dapat dibayarkan menggunakan APBD Perubahan 2020.

"Kami mohon nanti agar bisa dibayar di APBD Perubahan 2020. Kami juga belum tahu ada uang apa tidak, ya kami usahakanlah. Ya harapannya agar listrik tidak diputus walaupun terlambat bayar," ujar dia.

Sekda Kota Solo Ahyani menambahkan, biaya hampir Rp 5 miliar itu hanya digunakan untuk penerangan jalan umum (PJU). Selain itu masih ada biaya listrik untuk gedung-gedung pemkot seperti balai kota, rumah dinas dan kantor-kantor dinas.

Ahyani menegaskan pemkot sejak awal telah menganggarkan dana pembiayaan listrik. Namun anggaran tersebut termasuk yang dialihkan untuk penanganan virus Corona.

Menurutnya wajar jika Pemkot Solo meminta penangguhan pembayaran kepada PLN. Apalagi PLN merupakan BUMN.

Dia juga berharap agar peristiwa tahun 2011 tidak terjadi lagi. Saat itu, ketika Rudy masih menjabar sebagai wakil wali kota di Solo, PLN sampai mematikan JPU di jalan-jalan protokol karena menunggak pembayaran.

"Ya harapannya jangan (seperti kasus 2011), kan sesama pemerintahan. Kami sudah mengirimkan surat, sudah dibalas tidak bisa. Kita masih berusaha agar bisa (ditangguhkan). Tidak mungkinlah pemkot mau ngemplang, pasti kita bayar awal 2021," tutupnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya