Klaten Siaga Kekeringan hingga November, Ini Penjelasan BPBD

Klaten -

Di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menetapkan status siaga kekeringan hingga 30 November 2020. Apa alasannya?

"Kita mendasarkan pada surat kepala stasiun klimatologi BMKG di Semarang nomor HM.02.00/007/KSMG/III/2020 tanggal 30 Maret. Surat itu ditujukan kepada kepala pelaksana BPBD provinsi dan kabupaten/kota di Jateng," kata Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Pemkab Klaten Sri Yuwana Haris Yulianto kepada detikcom di kantornya, Jumat (5/6/2020).

Haris menuturkan dalam surat itu dijelaskan wilayah Klaten akan mulai masuk kemarau mulai bulan Mei sampai November. Namun, puncaknya diprediksi terjadi pada bulan Agustus.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Wilayah Kabupaten Klaten secara umum diperkirakan akan masuk kemarau dasarian pertama bulan Mei. Tapi nyatanya sampai pekan lalu beberapa kecamatan masih hujan dengan intensitas kecil sehingga BPBD merencanakan pengiriman air mulai tanggal 29 Juni," lanjut Haris.

Saat ini BPBD juga telah memproses persetujuan SK Bupati Klaten tentang status siaga darurat bencana kekeringan 2020. Status siaga kekeringan ini dimulai tanggal 1 Juni.

"Status itu rencananya mulai berlaku tanggal 1 Juni sampai 30 November 2020. Sudah kita undang 9 camat yang tahun 2019 jadi sasaran pengiriman air bersih," kata Haris.

Dia menjelaskan meski hanya mengundang sembilan camat, realita di lapangan bisa berbeda. Sehingga realisasinya menyesuaikan situasi di lapangan.

"Untuk realisasi di 2020 tergantung kondisi di lapangan. 42 desa di 9 kecamatan sasaran 2019 bisa bertambah atau berkurang," terang Haris.

Haris menyebut pihaknya tetap mengacu data BMKG soal kemarau di Jateng sampai November. Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan status siaga kemarau bisa diperpanjang jika sampai Desember tidak kunjung turun hujan.

"Di Jateng umumnya kemarau sampai November. Tapi jika sampai bulan Desember masih belum hujan kita bisa perpanjangan keputusan Bupati seperti 2019 sampai bulan Desember," papar Haris.

Berkaca pada kasus 2019 lalu, meski dropping air bersih hanya sampai Desember namun masih ada bantuan dari masyarakat setempat. Dia pun optimistis bisa memenuhi kebutuhan air untuk warga.

"Begitu APBD kita habis untuk dropping malah ada 370 tangki bantuan masyarakat tidak mengikat. 370 tangki itu yang tercatat dan yang tidak melaporkan ke BPBD juga banyak," terang Haris.

Terpisah, Sekretaris BPBD Pemkab Klaten, Nur Cahyono mengatakan selain prakiraan dari BMKG, rencana penetapan status siaga darurat kekeringan itu didasarkan surat dari BNPB. Surat BNPB itu bernomor B-78/BNPB tentang Kesiapsiagaan Kekeringan.

"Kita mengacu surat dari BNPB dan BMKG. BNPB meminta daerah menyiapkan langkah antisipasi mulai menyiapkan logistik, sarana penyediaan air bersih, sosialisasi hemat air dan menggerakkan stakeholder penanganan dampak kekeringan," jelas Nur.

Menindaklanjuti surat BNPB tersebut, pihaknya telah menyiapkan sarana dan anggaran. Mobil tangki air juga sudah mulai disiagakan.

"Ada 5 unit yang sudah kita siagakan. Kalau untuk SK statusnya masih dalam proses," kata Nur.

Halaman 1 2

Selanjutnya