Pilkada Digelar Desember, Pakar UGM: Tunda Dulu Hingga Pandemi Landai

Pradito Rida Pertana - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 15:04 WIB
Jalan Buntu Pilkada 2020
Ilustrasi Pilkada 2020. Foto: detik

Jika Pilkada tetap digelar di tengah pandemi maka pemerintah harus memberlakukan sistem e-voting. Hal itu untuk mencegah penyebaran virus Corona.

"Utamakan elektronik voting, jadi tidak perlu datang (ke TPS). Tapi tentu saja, kita harus selektif daerah mana yang bisa dilaksanakan dan mengedepankan elektronik voting," ucap Wahyudi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Lewat Perppu tersebut, Jokowi memutuskan pemungutan suara Pilkada 2020 digeser ke Desember 2020.

"Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020," tulis pasal 201A ayat (2) Perppu sebagaimana dikutip, Selasa (5/5).

Pemungutan suara awalnya akan digelar pada September. Namun situasi pandemi virus Corona (COVID-19) membuat pelaksanaan harus ditunda.

Masih dalam Perppu. Jika pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan pada Desember, pelaksanaan dijadwalkan kembali setelah bencana non-alam COVID-19 berakhir.

Sementara itu Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP. Komisi II menyetujui Pilkada 2020 digelar 9 Desember.

"Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI, langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Surat Ketua Gugus Tugas Nomor: B 196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat yang digelar secara fisik dan virtual, Rabu (27/5).

Halaman

(rih/mbr)