Pilkada Digelar Desember, Pakar UGM: Tunda Dulu Hingga Pandemi Landai

Pradito Rida Pertana - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 15:04 WIB
Jalan Buntu Pilkada 2020
Ilustrasi Pilkada 2020. Foto: detik
Yogyakarta -

Pemerintah pusat memutuskan mengundur pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang akibat pandemi virus Corona (COVID-19). Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi Kumorotomo menilai keputusan itu perlu dikaji lagi dan jika perlu menerapkan e-voting.

Wahyudi menyebutkan bahwa pemerintah menggeser pelaksanaan Pilkada menjadi bulan Desember karena melihat bahwa virus Corona bisa diatasi pada bulan Oktober. Sehingga dalam waktu tiga bulan pemerintah dapat melakukan berbagai persiapan untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

"Tapi menurut saya sebelum menentukan pelaksanaan (Pilkada bulan Desember) kita perlu analisis dengan bukti-bukti yang jelas. Nah, bukti-bukti ini yang (membuat) saya agak khawatir pemerintah terlalu gegabah, termasuk juga pelonggaran PSBB," kata Wahyudi kepada detikcom, Rabu (3/6/2020).

Bukti tersebut, kata Wahyudi, misalnya sudah tidak adanya kasus positif virus Corona pada bulan Desember. Menurutnya, jika ada pembuktian terkait hal tersebut maka tidak masalah jika Pilkada digelar Desember.

"Kalau memang tidak ada kasus penularan dan ada bukti yang meyakinkan bahwa (situasi dan kondisi) tidak berbahaya ya tidak masalah (Pilkada digelar Desember)," ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, hingga saat ini grafik kasus positif Corona di beberapa daerah masih meningkat. Karena itu dia meminta pemerintah untuk betul-betul mengkaji pelaksanaan Pilkada pada bulan Desember.

"Tapi menurut saya Indonesia tidak terbiasa bahwa kebijakan itu dasarnya adalah fakta dan bukti, lebih banyak hanya sekadar emosional dan kepentingan tertentu sehingga kepentingan publik tidak diutamakan," kata Wahyudi.

"Jadi daerah yang belum landai harus ditunda dulu (Pilkada), karena kita harus cermat dalam membuat kebijakan," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2