.webp)
Bupati Klaten Sri Mulyani menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan memberatkan masyarakat. Sri Mulyani juga akan mengkaji dampak kebijakan itu terhadap keuangan daerah.
"Pasti memberatkan yang namanya nominal dinaikkan, ya pasti memberatkan," kata Mulyani usai menyerahkan bantuan sembako ke warga di Desa Ceporan, Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jumat (15/5/2020).
Ditanya soal kemungkinan dampak kenaikan itu pada anggaran pemerintah daerah, khususnya ASN, Mulyani enggan berkomentar lebih jauh. Pemkab akan mengkaji lebih jauh kenaikan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berimbas kalau sudah jadi keputusan yang namanya keputusan ada yang menyenangkan ada yang tidak. Ya nanti kita lihat seperti apa," ujar Mulyani.
Meski demikian, Mulyani meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan kajian sebelum menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020.
"Tapi kan pasti pemerintah pusat punya kajian kenapa dinaikkan. Pasti ada perhitungan tersendiri kenapa pemerintah pusat sampai mengambil kebijakan, menaikkan iuran seperti itu. Kita akan lihat dulu," jelas Mulyani.
Begini Skema Bantuan Iuran BPJS di 2020-2021:
Saat menyerahkan bantuan sembako di Balai Desa Ceporan, Mulyani juga mengingatkan camat agar selalu memantau kepala desa dan pemerintah desa dalam menyusun data penerima bantuan sosial. Data kemudian ditempel di papan pengumuman sehingga data dapat diakses seluruh masyarakat.
"Sehingga data bisa diakses masyarakat. Kemudian jika ada warga yang belum mendapat bantuan namun layak menerima bantuan agar diajukan ke camat untuk diverifikasi dan selanjutnya disampaikan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk selanjutnya dibuatkan SK Bupati sehingga warga tersebut menerima bantuan," terang Mulyani.
