.webp)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekomendasikan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) se-Jawa karena 70 persen kasus positif COVID-19 ada di Pulau Jawa. Pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai saat ini yang perlu ditekankan adalah social distancing dan kapasitas diagnosis.
Pakar epidemiologi UGM dr Riris Andono Ahmad mengatakan PSBB se-Jawa masih sebatas rekomendasi. Sedangkan isu PSBB berkaitan dengan implementasi, seperti pelaksanaan PSBB di Jakarta.
"Jadi saya rasa bukan masalah PSBB se-Jawa atau tidak, tetapi seberapa efektifkah pemerintah mengimplementasikan PSBB," katanya kepada detikcom, Kamis (14/5/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terlebih, pria yang juga anggota Tim Perencanaan Data dan Analisis Gugus Tugas COVID-19 DIY itu menilai PSBB akan berdampak pada sektor ekonomi. Karena itu, dia menyarankan pemerintah memaksimalkan social distancing karena hal tersebut sama saja dengan PSBB.
"Kalau saya pribadi, sebenarnya selama kita itu atau pemerintah bisa membuat konsisten kebijakan social distancing, seharusnya penularan itu (COVID-19) sudah cukup bisa diturunkan," katanya.
"Karena kebijakan (PSBB) sebelumnya tidak jauh berbeda, kan WfH, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Cuma di PSBB itu ada spesifik untuk di tempat publik, ada pengaturan jaraknya, sama kemudian ada klausul bahwa polisi bisa melakukan penindakan," imbuh Riris.
Padahal, menurut pria yang kerap disapa dr Donnie ini, tanpa memberlakukan PSBB, polisi bisa menindak masyarakat yang tidak tertib. Hal tersebut tertuang pada UU Wabah Tahun 1984: mereka yang dianggap menghambat upaya penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) bisa dipidanakan.
"Jadi isunya lagi adalah seberapa efektif kan melakukan implementasi kebijakan. Membuat physical distancing yang sudah ada itu dibuat efektif, social distancing implementasinya dikuatkan, lalu tingkatkan kapasitas untuk diagnosis dan fasilitas untuk karantina serta isolasi," ujar Donnie.
Donnie mencontohkan, dengan PSBB, harapannya masyarakat bisa melakukan isolasi dan karantina secara mandiri di rumah masing-masing. Sementara hal itu hampir tidak mungkin dilakukan di Kota-kota besar, karena terdapat banyak area padat penduduk.
"Jadi kalau misal 1 rumah tidak ada ruang lagi untuk ditinggali sendiri, gimana mau melakukan isolasi dan karantina mandiri. Sehingga mereka yang di wilayah padat orang miskin itu bisa ditampung, hal-hal seperti itu yang perlu dilakukan dan lebih efektif daripada mengubah itu menjadi PSBB," ucapnya.
Sebelumnya beritakan, sebesar 70 persen kasus positif virus Corona ada di Pulau Jawa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekomendasikan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) se-Jawa.
Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Harmensyah dalam rapat virtual dengan Komisi VIII DPR, Selasa (12/5/2020).
"Ada 70 persen kasus yang di Pulau Jawa saja, (kasus) meninggalnya 82 persen, kemudian yang sembuhnya 56 persen. Kita memang perlu untuk melakukan penerapan pemberlakuan PSBB se-Jawa kelihatannya di sini," kata Harmensyah.
