Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pakar UGM: Tunda Dulu, Daripada Dipermalukan

Jauh Hari Wawan S - detikNews
Kamis, 14 Mei 2020 13:16 WIB
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan. Hasilnya, kenaikan iuran BPJS dibatalkan.
Ilustrasi BPJS Kesehatan (Pradita Utama/detikcom)
Yogyakarta -

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan mengundang polemik di masyarakat karena dilakukan di tengah pandemi Corona (COVID-19). Pengamat kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Wahyudi pun menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diambil dalam waktu yang tidak tepat.

"Saya kira momennya ini kurang tepat karena ini semua orang lagi sulit, tapi justru di sektor kesehatan malah dinaikkan," kata Wahyudi saat dihubungi detikcom, Kamis (14/5/2020).

Wahyudi melihat keputusan yang diambil oleh Jokowi merupakan keputusan yang sulit. Terlebih beberapa bulan yang lalu, MA telah mengabulkan gugatan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Ini kan memang keputusan yang sulit tapi sekaligus juga kalau publik akan menilainya sebagai kebijakan yang sensitif karena ini kan di tengah pandemi, lagi prihatin, semua orang lagi kesulitan dana," katanya.

"Jadi menurut saya, pemerintah Jokowi betul-betul kesulitan, tapi menurut saya kepanikan (pemerintah) tidak diperlukan," tambahnya.

Kebijakan nonpopulis ini, menurutnya, akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Wahyudi menilai kebijakan ini justru bisa menurunkan kepercayaan masyarakat ke pemerintah.

"Tidak akan berdampak baik karena justru ini akan membuat persepsi publik terhadap pemerintah turun dan akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah," ungkapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2