Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Bupati Sragen: Berat Bagi Rakyat!

Sragen -

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyayangkan keputusan Presiden Jokowi yang menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurutnya, kenaikan ini memberatkan masyarakat yang sedang berjuang di tengah pandemi virus Corona (COVID-19).

"Momentumnya tidak tepat," ujar Yuni, panggilan akrabnya, saat dihubungi detikcom, Rabu (13/5/2020).

Yuni melanjutkan, dalam kondisi normal saja, kenaikan iuran BPJS dirasa sangat memberatkan. Yuni sendiri pernah menyuarakan keberatannya saat pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS, September 2019 lalu.

"Dulu sebelum ada pandemi, aku juga menyayangkan kenaikan iuran BPJS. Apalagi sekarang dengan kondisi seperti ini. Berat bagi masyarakat untuk memenuhi kenaikan iuran," terang Yuni yang juga seorang dokter tersebut.

Dilihat dari sudut pandang anggaran pemerintah daerah, lanjut Yuni, kenaikan tersebut sangat memberatkan. Pasalnya, selama ini Pemkab Sragen menanggung iuran BPJS yang tidak sedikit, sekitar Rp 20 miliar.

Belum lagi dengan adanya pandemi Corona yang memaksa pemerintah daerah untuk melakukan refocusing anggaran dan menunda proyek-proyek fisik, sehingga praktis keuangan daerah hanya cukup untuk biaya rutin saja.

"Semakin membengkak tanggungannya. Ini anggaran sudah di-refocusing. Proyek mandek. Tercukupi urusan rutin saja. Ditambah bayar BPJS, tentu sangat berat bebannya," keluhnya.

Yuni menyebut, kondisi ekonomi di tengah terpaan pandemi Corona serba tidak menentu. Daripada menaikkan iuran, Yuni berharap pemerintah pusat fokus untuk memperbaiki manajemen di BPJS.

"Dalam keadaan normal saja menaikkan iuran itu memberatkan. Apalagi menaikkan iuran sekarang dengan kondisi ekonomi yang serba tidak menentu. Perbaiki dahulu manajemen di BPJS," tegasnya.