.webp)
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah turut bersuara soal Gubernur Ganjar Pranowo yang meminta Sekda Blora mundur lewat media sosial. Ombudsman meminta polemik itu diselesaikan dengan baik.
"Kami dari Ombudsman menyarankan antarinstitusi diselesaikan secara baik. Karenakan situasi seperti ini diperlukan sinergisitas yang baik antar pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten/kota," kata Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Sabarudin Hulu saat dihubungi detikcom, Senin (11/5/2020).
Sabarudin menyebut komunikasi antarinstitusi perlu dibangun dengan baik. Terutama jika terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi virus Corona (COVID-19). Karena ada bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika ada kendala, jangan sampai layanan kepada masyarakat, agar tidak terganggu dicarikan pemecahan bersama terkait bantuan warga yang merantau itu," tuturnya.
Terkait sikap Ganjar dalam video yang viral, Sabarudin juga menilai dari sisi positifnya. Yaitu Ganjar selaku kepala daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat ingin berkomunikasi dengan pejabat daerah dan direspons cepat.
"Saya memandang dari segi positifnya, momen itu terjadi ada kebutuhan yang harus disikapi secara cepat dan tepat. Karena berkaitan dengan bantuan masyarakat," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, video Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Sekda Blora mundur karena tak bisa mendata warganya di perantauan beredar di media sosial. Ganjar kesal karena Sekda Blora ditanya tidak paham soal pentingnya bantuan penanganan wabah virus Corona atau COVID-19 ini.
Video tersebut berdurasi 1 menit 4 detik. Di awal video tersebut, Ganjar mengungkapkan sudah menelepon beberapa kepala daerah lain seperti Gubernur DKI, Gubernur Jabar, Gubernur Banten, hingga Kemensos maupun presiden dan masing-masing sudah menyanggupi memberikan bantuan kepada warga Jateng yang merantau di daerahnya.
Video lengkap pernyataan Ganjar ini ternyata merupakan materi diskusi publik kebijakan desa di Jawa Tengah saat pandemi COVID-19 yang diunggah akun YouTube Pattiro Semarang, Jumat (8/5).
"Saya heran saja dengan Kabupaten Blora. Nek Sekda ditakoni ra mudheng, Sekdane kon mundur wae, nggo ngapa fungsine dadi Sekda nek ora mudhengan. Omongna sing ngomong Gubernur, omongna bupati entuk, omongne wakile entuk," kata Ganjar dalam video tersebut seperti dikutip detikcom, Sabtu (9/5).
(Saya heran saja dengan Kabupaten Blora. Kalo Sekda ditanya nggak paham, Sekdanya suruh mundur saja, buat apa fungsi jadi Sekda kalo nggak paham. Sampaikan yang ngomong gubernur, sampaikan bupati boleh, wakil boleh).
Ganjar menyebut di masa pandemi ini prioritas adalah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Dia pun tidak mau mendengar alasan soal tidak adanya anggaran untuk bantuan kepada warga perantauan yang terdampak Corona ini.
"Sampeyan (kamu) warga Blora di perantauan susah, arep mbok bantu apa ora (hendak kamu bantu apa tidak)?. Mikirnya satu aja, jangan bicara regulasi," ucap Ganjar.
"Mikirnya satu saja, akan dibantu atau tidak? Mungkin dia akan mengatakan tidak, karena tidak ada duit. Ayo pejabatnya dipotongin duitnya mau atau tidak?," sambung Ganjar.
