Komisi Informasi Jawa Tengah angkat bicara soal video Gubernur Ganjar Pranowo yang meminta Sekda Blora mundur karena tak bisa mendata warganya di perantauan. Komisi Informasi mengkritik sikap Ganjar.
"Ganjar punya wewenang kalau memang Bupati tidak menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Jangan seperti itu sikapnya. Ngomong ora tata," kata Wakil Ketua Komisi Informasi Jateng, Zainal Abidin Petir saat dihubungi detikcom, Senin (11/5/2020).
Zainal menilai semestinya Ganjar tidak perlu menyampaikan pernyataan lewat media sosial. Namun telepon Bupati Blora atau langsung kepada Sekda Blora.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Zainal, tidak ada sosok sekda yang bodoh. Karena untuk menduduki jabatan Sekda sangat ketat dan selektif, seperti ada syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, lulus Diklatpim, rekam jejak jabatan dan integritas, moralitas yang baik, termasuk nilai prestasi kerja dua tahun terakhir dan lain-lain.
Zainal mengatakan, Ganjar selaku Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat, sebagaimana diatur UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Juga PP 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, untuk melakukan monitoring, evaluasi, supervisi dan koordinasi dengan Bupati maupun Wali Kota.
Zainal menyarankan Ganjar langsung koordinasi dengan Bupati Blora. Kalau memang Sekda Blora salah sudah menjadi kewajiban bupati untuk menegur. Juga ada mekanisme untuk melakukan pembinaan maupun menjatuhkan sanksi.
"Saya juga menyayangkan pernyataan Ganjar di medsos jangan bicara regulasi. Lho Ganjar bagaimana, kan harus taat asas-asas umum pemerintahan yang baik, ya wajib cantolannya regulasi dong," ujar Zainal.
Di sisi lain, Zainal sepakat semua kepala daerah harus mikirkan warganya di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Tapi tetap berpegang regulasi supaya kelak tidak kena masalah hukum.
"Saya mengapresiasi Ganjar yang sudah komunikasi dengan Gubernur DKI, Jabar, Banten, Kemensos, bahkan Presiden kaitan untuk penanganan COVID-19 bagi warga Jateng di perantauan. Tapi tidak perlu ngomong Sekda ora mudengan," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, video Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Sekda Blora mundur karena tak bisa mendata warganya di perantauan beredar di media sosial. Ganjar kesal karena Sekda Blora ditanya tidak paham soal pentingnya bantuan penanganan wabah virus Corona atau COVID-19 ini.
Video tersebut berdurasi 1 menit 4 detik. Di awal video tersebut, Ganjar mengungkapkan sudah menelepon beberapa kepala daerah lain seperti Gubernur DKI, Gubernur Jabar, Gubernur Banten, hingga Kemensos maupun presiden dan masing-masing sudah menyanggupi memberikan bantuan kepada warga Jateng yang merantau di daerahnya. Video lengkap pernyataan Ganjar ini ternyata merupakan materi diskusi publik kebijakan desa di Jawa Tengah saat pandemi COVID-19 yang diunggah akun YouTube Pattiro Semarang, Jumat (8/5).
"Saya heran saja dengan Kabupaten Blora. Nek sekda ditakoni ra mudeng, sekdane kon mundur wae, nggo ngopo fungsine dadi sekda nek ora mudengan. Omongno seng ngomong gubenur, omongno bupati entuk, omongne wakil e entuk," kata Ganjar dalam video tersebut seperti dikutip detikcom, Sabtu (9/5).