Meningkatnya kasus positif COVID-19 beberapa hari ini membuat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur tentang pemeriksaan massal. Langkah itu untuk menggolongkan klaster dan memutus rantai penularan COVID-19.
"Jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan, terakhir kemarin tambah 10 (kasus positif COVID-19) ya," ucap Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DIY, Biwara Yuswantana usai melakukan video conference dengan Ketua Gugus Tugas Nasional di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Minggu (3/5/2020).
Bahkan, dari penambahan kasus itu muncul beberapa klaster, seperti halnya klaster jemaah tablig di Jakarta. Karena itu, Pemda DIY melalui Ketua Gugus Tugas yakni Wakil Gubernur DIY, Paku Alam X, mengeluarkan SE Gubernur DIY No 433/7157 tentang permohonan pemeriksaan massal COVID-19.
"Langkah kita, dari bapak Gubernur (DIY), dalam hal ini Wakil Gubernur (DIY) sekaligus Ketua Gugus Tugas sudah membuat surat edaran ke tiga Kabupaten yakni, Sleman, Gunungkidul dan Bantul untuk melakukan pemeriksaan atau screening secara masif," kata Biwara.
Dari pemeriksaan massal tersebut, pihaknya ingin memetakan terjadinya infeksi dan transmisi penularan. Data tersebut selanjutnya menjadi acuan Pemda DIY untuk menentukan langkah berikutnya dalam menangani pandemi COVID-19.
"Data dari itu kemudian akan kita gunakan untuk memetakan dan juga mengambil langkah-langkah lebih lanjut terkait dengan peningkatan intensitas pemeriksaan, pengawasan dan juga kemungkinan-kemungkinan yang lain seperti penerapan PSBB dan sebagainya," ucapnya.
"Karena satu sisi sudah ada cluster dan peningkatan jumlah (kasus positif COVID-19). Nantinya akan kita lihat peta di lapangan seperti apa," lanjut Biwara.
