Hakim Tipikor Juga Cabut Hak Politik Bupati Kudus Tamzil

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Senin, 06 Apr 2020 16:25 WIB
Bupati Kudus Tamzil usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, 16/12/2019
Bupati Kudus nonaktif M Tamzil. (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)
Semarang -

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman delapan tahun bui terhadap Bupati Kudus nonaktif, M Tamzil. Tak hanya itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan yakni pencabutan hak politik Tamzil.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk tidak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun," Ketua Majelis Hakim Tipikor Semarang Sulistiyono, Senin (6/4/2020).

Hakim menyatakan Tamzil terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi dari Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus, Akhmad Shofian. Uang itu diberikan dengan tujuan agar Akhmad Shofian dan istrinya Rini Kartika diangkat dan mendapat jabatan baru setingkat dengan eselon III.

Uang itu diberikan ke Bupati Tamzil untuk memuluskan karir keduanya. Namun dari dakwaan menerima suap yang totalnya mencapai Rp 750 juta, majelis hakim berpendapat terdakwa terbukti hanya menikmati Rp 350 juta.

"Terdakwa hanya menerima penyerahan pertama dan kedua sebesar Rp 350 juta," kata Sulistiyono.

Hal itu karena pada penyerahan ketiga yaitu Juli 2019 terjadi OTT KPK dengan barang bukti uang Rp 145 juta yang diamankan dari mantan staf khusus bupati Agoes Soeranto dan tidak diperoleh bukti uang lainnya pada saat penggeledahan.

Selanjutnya
Halaman
1 2