Bupati Kudus Tamzil Divonis 8 Tahun Bui dan Ganti Rugi Negara Rp 2 M

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Senin, 06 Apr 2020 16:05 WIB
Bupati Kudus M Tamzil
Bupati Kudus nonaktif M Tamzil. (Foto: dok Diskominfo Kudus)
Semarang -

Bupati Kudus nonaktif, M Tamzil divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 250 juta. Tak hanya itu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang juga meminta Tamzil membayar ganti rugi negara sebesar Rp 2,125 miliar terkait kasus suap dan gratifikasi yang diterimanya.

"Menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp 250 juta subsider empat bulan penjara kepada terdakwa Muhammad Tamzil," ucap Ketua Majelis Hakim Tipikor Semarang Sulistiyono, Senin (6/4/2020).

Hakim menyebut Tamzil terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi dari Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus, Akhmad Shofian. Uang itu diberikan dengan tujuan agar Akhmad Shofian dan istrinya Rini Kartika diangkat dan mendapat jabatan baru setingkat dengan eselon III.

Uang itu diberikan ke Bupati Tamzil untuk memuluskan karir keduanya. Namun dari dakwaan menerima suap yang totalnya mencapai Rp 750 juta, majelis hakim berpendapat terdakwa terbukti hanya menikmati Rp 350 juta.

"Terdakwa hanya menerima penyerahan pertama dan kedua sebesar Rp 350 juta," kata Sulistiyono.

Hal itu karena pada penyerahan ketiga yaitu Juli 2019 terjadi OTT KPK dengan barang bukti uang Rp 145 juta yang diamankan dari mantan staf khusus bupati Agoes Soeranto dan tidak diperoleh bukti uang lainnya pada saat penggeledahan.

Sementara itu terkait dakwaan kedua, hakim menilai terdakwa menerima suap Rp 1,775 miliar. Uang-uang tersebut tidak diterima langsung tapi melalui staf khusus Agoes Soeranto dan ajudan Uka Wisnu Sejati. Penerimaan itu selalu dilaporkan kepada terdakwa.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 2,125 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah kasus ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupinya.

"Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan," tegasnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2