.webp)
DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung langkah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang belum menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) untuk kasus pandemi Corona. Menurutnya, yang terpenting adalah mempersiapkan infrastruktur pendukung secepat mungkin.
"Terkait KLB saya mendukung Bapak Gubernur (DIY) untuk belum diterapkan di DIY. Hal ini terkait dampak ekonomi rakyat kecil yang luar biasa, apalagi dari sektor pariwisata," kata Wakil ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana saat dihubungi wartawan, Kamis (19/3/2020).
Menurut Huda, hal terpenting saat ini adalah meminimalkan penularan virus Corona dengan menyiapkan infrastruktur kesehatan secepat-cepatnya. Mengingat jika kasus Corona kian bertambah tentu memerlukan banyak rumah sakit untuk merawatnya.
"Semoga saja tidak terjadi pembengkakan jumlah pasien yang memerlukan perawatan melebihi kapasitas rumah sakit kita. Tapi apapun harus disiapkan sebagai skenario terburuk," ucapnya.
Terlepas dari hal tersebut, Huda menyoroti masalah keamanan tenaga kesehatan yang menurutnya sangat perlu dijaga sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. "Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) harus segera dilakukan. Jika kesulitan dapat yang ideal kita cari yang sekali pakai tidak apa-apa, sambil menunggu yang ideal," katanya.
"Apalagi pakaian cover all bisa diproduksi oleh pabrik tekstil yang ada di DIY. Kita minta kerja samanya untuk sementara produksi APD meski belum ideal. Hal ini harus dikomunikasikan oleh instansi terkait dengan perusahaan DIY yang mampu produksi APD," imbuh Huda.
Sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X belum menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) virus Corona atau COVID-19 meski satu balita dan seorang guru besar UGM dinyatakan positif terjangkit virus Corona. Aspek sosial hingga ekonomi jadi pertimbangan.
Sementara itu data hingga malam ini, di DIY total ada empat pasien yang positif terjangkit virus Corona.
