Aset Negara Rawan Hilang, MenPAN Tjahjo Minta Sistem Arsip Diperbaiki

Bayu Ardi Isnanto - detikNews
Rabu, 26 Feb 2020 16:10 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo menghadiri Rakornas Pengawasan Kearsipan di Solo, Rabu (26/2/2020)
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo menghadiri Rakornas Pengawasan Kearsipan di Solo (Bayu/detikcom)
Solo -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mendorong lembaga pemerintahan memperbaiki sistem kearsipan. Arsip dinilai penting untuk menjaga sejarah bangsa hingga aset negara.

Tjahjo mencontohkan adanya aset-aset negara yang bermasalah karena tidak adanya arsip. Aset-aset tersebut berada di sejumlah daerah, antara lain Jakarta dan Solo.

"Dua tahun lalu sebuah gedung megah di sebuah jalan protokol, milik DKI, tahu-tahu hilang, kalah di pengadilan karena asetnya nggak ada," kata Tjahjo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Kearsipan di Solo, Rabu (26/2/2020).

Di Solo, masalah serupa terjadi pada kawasan Sriwedari dan Benteng Vastenburg. Minimnya arsip bikin masalah kepemilikan lahan dipersoalkan.

"Saya ambil contoh di Solo saja, masalah Sriwedari sempat ribut, belum lagi Benteng (Vastenburg). Saya kira ini harus diselesaikan," ujarnya.

Selain aset, Tjahjo mengatakan arsip juga penting untuk membuat sejarah nasional menjadi autentik. Dia mencontohkan ada sejumlah titik penting dalam sejarah Indonesia yang tidak didokumentasikan sebagai arsip negara.

"Termasuk kenapa yang harusnya jadi presiden itu Jenderal Wiranto (menggantikan Soeharto), orang Solo, kok jadi Pak Habibie. Itu harus ada data, harus ada arsipnya," terangnya.

"Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) saja tidak ada arsipnya. Sekarang di mana? Saya sampai mendatangi keluarga Pak Yusuf, mantan Panglima ABRI. Saya datangi katanya dulu di sini, di sini, ini yang hilang," urai Tjahjo.

Acara Rakornas ini juga dihadiri Plt Kepala ANRI M Taufik, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo. Dalam kesempatan ini, Menteri PAN-RB dan Plt Kepala ANRI M Taufik juga menyerahkan penghargaan kepada 103 kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang telah melakukan sistem pengarsipan dengan baik.

Penghargaan antara lain diserahkan kepada Kementerian Sosial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemprov Jawa Tengah, dan Kota Surakarta. Salah satu penerima penghargaan dengan kategori 'memuaskan' ialah Kementerian Sosial.

"Arsip menjadi sumber ingatan, menjadi dasar Kemensos mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dengan demikian, kita bisa mempercepat penanganan masalah sosial, terutama penanganan kemiskinan," ujar Sekjen Kemensos Hartono Laras setelah menerima penghargaan.

(ams/rih)