.webp)
BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes) menggelar acara debat akademik dengan mengundang Sucipto Hadi Purnomo, dosen Unnes yang diskors gegara 'hina Jokowi', dan Rektor Unnes Fathur Rokhman malam ini. Namun acara yang sedianya berformat debat itu berubah menjadi diskusi publik karena Fathur Rokhman tidak hadir.
"(Rektor) Tidak datang, (acara debat diubah) jadi diskusi publik," kata Menteri Kajian Strategis BEM KM Unnes, Ignatius Rhadite di lokasi acara, gedung pusat kegiatan mahasiswa Unnes, Kamis (20/2/2020).
Pantauan detikcom, acara dimulai sekitar pukul 20.15 WIB. Dosen Unnes yang diskors sementara, Sucipto Hadi Purnomo hadir dalam acara tersebut. Hadir juga pemateri yaitu Gunawan Permadi, Donni Donardono (Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata) dan Triyono Lukmantoro (pakar komunikasi Undip).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Acara tersebut banyak dihadiri mahasiswa. Ruangan tempat acara penuh sesak hingga pengunjung meluber ke luar ruangan.
Sucipto dalam acara tersebut menyampaikan soal persoalan yang membelitnya, yaitu status dirinya yang dibebastugaskan sementara oleh Rektor Unnes karena unggahan status Facebook dinilai menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diskusi yang berlangsung pun membahas seputar topik tersebut.
Diberitakan sebelumnya, BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes) berencana menggelar acara debat akademik antara Sucipto Hadi Purnomo, dosen Unnes yang diskors gegara 'hina Jokowi', dengan Rektor Unnes Fathur Rokhman. Poster acara debat itu salah satunya di-posting akun Twitter @bemkmunnes.
Saat dimintai konfirmasi, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unnes, Abdurrahman membenarkan adanya rencana acara debat tersebut. Pihak kampus telah mendapat undangan dari BEM KM Unnes yang dikirimkan ke rektor pada Senin (17/2) lalu.
Pihaknya lantas berkirim surat kepada Presiden BEM KM Unnes pada Rabu (19/2) kemarin. Isinya meminta agar pelaksanaan acara debat itu ditunda.
"Intinya tentang penundaan pelaksanaan diskusi itu," kata Abdurrahman di Rektorat Unnes, Kamis (20/2).
Abdurrahman menyampaikan alasan permintaan penundaan debat tersebut. Yaitu tema, aturan main, dan hal teknis belum disepakati bersama.
"Debat akademik seharusnya temanya dirancang berbasis keilmuan atau ilmiah, karena kedua belah pihak dari Fakultas Bahasa dan Seni, debat dapat dirancang dari perspektif linguistik. Kalau masalahnya yang diangkat terkait politik, hukum, pendidikan atau yang lain, maka perlu melibatkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya dari kedua belah pihak," jelasnya.
Pihak kampus khawatir jika tidak ada aturan yang disepakati sejak awal, maka debat tidak akan berdampak optimal terhadap akademis.
"Kalau tidak ada aturan dan ketentuan yang disepakati, bisa menjadi liar 'saur manuk' dan tidak ada dampak akademik yang didapat," ujar Abdurrahman.
