Ganti Rugi Warga 2 Desa Korban Erupsi Merapi 1961 Belum Diberikan

Eko Susanto - detikNews
Kamis, 23 Jan 2020 21:55 WIB
Gunung Merapi. (Foto: dok. Twitter @BPPTKG)
Kabupaten Magelang -

Ombudsman RI turun langsung ke Magelang, Jateng, untuk menangani persoalan eks dua desa yakni Desa Kali Gesik dan Desa Ngimbal. Hal tersebut karena proses ganti rugi kepemilikan lahan bagi warga di eks dua desa terdampak erupsi Merapi tahun 1961 itu, hingga kini belum diberikan.

Pada tahun 1961 terjadi letusan Gunung Merapi sangat besar yang menyebabkan 4 desa di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, tidak bisa dihuni lagi. 4 desa itu lalu dikosongkan, yakni Desa Brubuhan, Ngimbal, Kali Gesik dan Ngori. Warga yang semula menghuni kawasan itu, kemudian transmigrasi ke Lampung.

Persoalan kemudian terjadi. Para ahli waris eks penghuni 2 dari 4 desa itu, yakni Desa Kali Gesik dan Desa Ngori, mempertanyakan kepada pemerintah perihal janji ganti rugi lahan yang ditinggalkan para orang tua mereka itu.

"Sampai saat ini belum ada titik temu, siapa yang akan mengganti rugi dan besaran berapa, ini menjadi permintaan masyarakat. Ada yang melaporkan kepada Ombudsman bahwa sampai hari ini belum ada ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah," papar Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi, Kamis, (23/1/2020).


Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu, hari ini datang langsung ke Magelang untuk mendorong percepatan penyelesaian masalah tersebut. Menurutnya, akan dibentuk tim pengawasan untuk mengendalikan tidak boleh ada proses jual beli lahan lagi.

"Ada hasil yang cukup signifikan yaitu dengan dibentuknya tim pengawasan dan tim pengawasan ini untuk memastikan bahwa tidak boleh lagi ada jual beli di atas lahan eks dua desa dari empat desa yang sudah ditetapkan oleh provinsi sebelumnya sebagai kawasan yang terlarang di dalam daerah bencana," kata Ninik.

Hasil kedua dari pertemuan tersebut, kata Ninik, masyarakat tetap boleh memanfaatkan lahan yang dimaksud, di dalam fungsi pengawasan itu.

"Salah satu yang juga penting adalah melakukan pendataan ulang jumlah warga dan objek-objek yang ada di situ termasuk beberapa lahan yang sudah pindah tangan dari pemilik sebelumnya," tuturnya.


Ninik juga berharap Pemprov Jateng membentuk tim terpadu dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak terkait lainnya agar diketahui luasan kawasan yang terdampak. Selain itu, bisa mengetahui siapa yang memiliki penguasaan terhadap lahan tersebut setelah dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana dan tidak boleh dihuni lagi.

"Ini memang tugas pemerintah pusat untuk menetapkan, kemudian nanti bagaimana bentuk kompensasi atau ganti rugi bagi orang-orang yang memang masih belum mendapatkan dari proses jual beli dan lain sebagainya tadi, tapi kita nunggu hasil dari Pemkab yang melakukan pendataan," ujarnya.

(mbr/mbr)