FX Rudy Menyoal Rekomendasi di Pilkada, Puan Tegaskan Hak Prerogatif

Round-Up

FX Rudy Menyoal Rekomendasi di Pilkada, Puan Tegaskan Hak Prerogatif

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 19 Des 2019 10:12 WIB
Foto: dokumentasi
Solo - PDIP mempersyaratkan pendaftar Pilkada dari jalur kader harus anggota partai minimal 3 tahun yang dilengkapi rekomendasi dari pengurus partai setempat. Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, enggan memberikannya. Sedangkan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menegaskan bahwa DPP PDIP punya hal prerogatif untuk menyikapi aturan tersebut.

Rudy menilai kata 'rekomendasi' tidaklah tepat. Sebab rekomendasi hanya dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Rekomendasi di dalam konteks Pilkada di internal PDIP, menurut Rudy, adalah keputusan final yang diberikan ketua umum untuk menunjuk seseorang sebagai calon yang didukung partai.


Pengertian lain tentang rekomendasi, lanjutnya, adalah mendorong atau mendukung seseorang menjadi calon. Padahal para pendaftar tersebut mencalonkan diri atas kehendak sendiri, bukan atas dorongan atau dukungan dari pengurus partai tempat dia berdomisili.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau rekomendasi kan artinya saya mendorong, padahal mereka kan mendaftar sendiri. Tapi saya tidak pernah menghalangi," kata Rudy, Rabu (18/12).
Namun Rudy mengaku bersedia memberikan surat keterangan ataupun pengantar yang membuktikan bakal calon tersebut adalah kader PDIP. Meskipun demikian, hingga kini belum ada kader yang meminta surat tersebut.

"Kalau hanya keterangan atau pengantar boleh. Kalau rekomendasi ya nanti saya digebuki kader-kader dari anak ranting," kata dia.

Atas adanya keengganan Rudy tersebut, DPD PDIP Jawa Tengah, siap ambil alih untuk menampung. Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto, menegaskan rekomendasi dari ketua partai domisili pendaftar, bisa didapatkan dari pengurus DPD Jateng.

"Iya bisa (dari tingkat DPD)," kata Bambang.


Sedangkan Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani, memberikan jawaban yang mengisyaratkan bahwa persyaratan tersebut tidak akan dipegang secara kaku.

"Kan ada mekanisme yang harus diikuti. Namun juga DPP partai punya hak prerogatif kemudian memilih siapa calon yang akan diputuskan," kata Puan usai menghadiri konsolidasi kader PDIP di Sukoharjo, Rabu (18/12).

Halaman 2 dari 2
(mbr/mbr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads