"Kemarin temanya (rencana penghapusan UN) kan ingin memerdekakan (siswa), mudah-mudahan merdeka betul," kata Ganjar kepada wartawan usai melantik PP, dewan pertimbangan dan pakar Kagama 2019-2024 di Balai Senat UGM, Sabtu (14/12/2019).
Menurut Ganjar sistem pendidikan di Indonesia memang harus diubah, termasuk UN. Ia berpendapat sebaiknya sistem UN diganti dengan sebuah metode lain yang lebih cocok dengan kondisi geografis dan demografi di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun UN yang sekarang, disebut Ganjar merepotkan siswa dan orangtuanya. "Karena UN kemarin memang menjadi cukup kontroversi ya karena orangtuanya ikut sibuk, anaknya juga stres. Maka pendidikan ini menjadi terasa berat," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Mendikbud Nadiem berencana menghapus UN mulai 2021 dan diganti dengan sistem lainnya. Langkah Nadiem menimbulkan kontroversi dan ditentang sejumlah akademisi senior, salah satunya Buya Syafii Maarif.
"(Rencana penghapusan UN) dikaji ulang secara mendalam melibatkan para pakar pendidikan yang mengerti betul-betul itu ya, jangan segampangan. Ini bukan Gojek pendidikan ini," kata Buya Syafii di UMY, Kamis (12/12/2019) lalu.
Sementara eks Mendikbud sekaligus Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menolak mengomentari rencana penghapusan UN mulai 2021 mendatang. Ia beralasan tidak pas apabila dirinya mengomentari pejabat penerusnya.
"Saya sebagai mantan Mendikbud tidak mau mengomentari kebijakan Mendikbud yang berikutnya," kata Anies kepada wartawan di Universitas Islam Indonesia (UII) Jalan Kaliurang Km 14,5 Sleman, Jumat (13/12/2019) kemarin.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini