Mobil Dinas Mewah Rubicon Bupati Karanganyar Dihujani Kritik

Bupati Karanganyar Juliyatmono (Bayu Ardi Isnanto/detikcom)

Karanganyar - Pembelian mobil dinas baru Bupati Karanganyar Juliyatmono dihujani kritik. Bukan hanya dari akademisi dan DPRD, Juliyatmono juga dikritik partainya sendiri.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyampaikan pembelian mobil Jeep Wrangler Rubicon ini tak patut. Menurutnya, tak patut pejabat negara bermewah-mewah dengan anggaran rakyat.

Selain itu, pembelian mobil ini disebut sebagai bentuk ketidakpekaan pejabat terhadap beban hidup masyarakatnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Para ASN harusnya diberi contoh pola hidup yang sederhana dengan prinsip melayani. Nah, menurut saya, ini satu keteladanan yang kurang baik, satu contoh yang kurang baik begitu, kurang bisa memberi teladan hidup sederhana kepada bawahan," tutupnya.

Alasan medan terjal yang dilontarkan Pemkab Karanganyar juga dipertanyakan.

"Nah, kalau medan di daerah tersebut sulit untuk dijangkau dengan transportasi yang biasa, artinya di daerah tersebut infrastrukturnya justru yang harus ditingkatkan, bukan justru pejabat daerahnya menggunakan mobil yang mewah seperti itu," terangnya.

Diwawancarai terpisah, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menyebut penganggaran mobil dinas tersebut dilakukan sebelum dirinya menjabat. Saat itu Ketua DPRD Karanganyar masih dijabat oleh Sumanto.

"Saya tidak mengetahui penganggaran itu karena saya belum menjabat. Saya kira belinya mobil Jepang Rp 500-an juta," ujar Bagus saat dihubungi detikcom, Kamis (5/12/2019).

Sedangkan mantan Ketua DPRD Karanganyar Sumanto mengaku tidak terlalu paham mengenai spesifikasi mobil yang akan dibeli Pemkab Karanganyar. Menurutnya, usulan dimunculkan oleh Pemkab Karanganyar.

"Usulan pasti dari eksekutif, dong. Kalau anggaran tidak pernah menyebut merek, ya cuma kendaraan dinas, gitu aja," kata Sumanto, yang kini duduk di Komisi B DPRD Jawa Tengah.

Tak berhenti di situ, kritik juga datang dai Partai Golkar Jawa Tengah. Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengatakan, jika saja Juliyatmono, yang juga menjabat ketua DPD II Golkar Karanganyar, meminta saran kepadanya sebelum pengadaan, ia akan melarang pengadaan mobdin senilai Rp 1,9 miliar itu.

"Seandainya Juliyatmono sebagai Bupati, yang juga Ketua DPD II Golkar Karanganyar, minta saran kepada saya selaku Ketua DPD I Jateng, pasti saya larang. Kalau minta pertimbangan saya, saya larang," kata Wisnu saat dihubungi detikcom, Kamis (5/12).

"Kalau (berdasarkan) cc-nya, dia tidak melanggar. Menurut saya, melanggar asas kepatutan. Di mana melanggarnya? Gubernurnya saja pakai Innova, masa bupatinya pakai Rubicon. Tapi, kalau menurut aturan, tidak salah, dia juga tidak bisa disalahkan," pungkas Wisnu.

Sebelumnya, Juliyatmono menanggapi soal polemik mobil dinas mewahnya. Bahkan dia mengaku tak mempermasalahkan jika ada yang nyinyir padanya.

"Siapa pun nyinyir, nggak apa-apa, yang penting saya bekerja dengan baik. Kalau disediakan, ya terima kasih," ujar Juliyatmono saat dihubungi wartawan, Kamis (5/12).

Juliyatmono mengaku mobil itu dibeli bukan atas usulannya. Namun dia menyampaikan terima kasih karenanya.

"Saya itu tidak pernah neko-neko. Saya kan sebenarnya punya hak, tapi tidak saya pakai sejak dulu. Saya kendaraan apa pun oke-oke saja. Fasilitas tidak pernah saya ributkan. Saya apa adanya, wong ndeso," ujarnya.

Namun dia juga menegaskan tidak akan menolak mobil Rubicon tersebut. Sedangkan mobil dinas Toyota Fortunernya yang ada saat ini tetap akan dimanfaatkan.

Pemkab Karanganyar sebelumnya menjelaskan alasan di balik dipilihnya Rubicon, yakni wilayah Karanganyar terletak di lereng Gunung Lawu, banyak daerah di Karanganyar yang harus ditempuh lewat tanjakan-turunan yang tajam dan terjal.

"Kalau mobil ini kan jenisnya cocok untuk kondisi Karanganyar. Banyak pegunungan dan daerah yang terjal," ungkap Plt Kepala Badan Keuangan (BKD) Kabupaten Karanganyar Narimo, Rabu (4/12).

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga menyampaikan responsnya. Dia tidak mempermasalahkan mobil itu.

"Yo ra popo (ya tidak apa-apa). Kalau memang keuangannya mampu, ya nggak apa-apa," kata Ganjar setelah membuka Bursa Kerja Inklusif di Solo, Kamis (5/12).