2019/12/01 16:41:10 WIB
Wacana Pemilu Tak Langsung, Aria Bima: Kemunduran Demokrasi
Halaman 1 dari 2
Aria Bima dalam Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Sukoharjo, Minggu (1/12/2019). Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom
Sukoharjo -
Wacana pemilihan presiden melalui MPR kembali bergulir. Politisi PDIP Aria Bima menilai hal tersebut sebuah kemunduran prosedur dalam berdemokrasi.
Usai menggelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Aria menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mewacanakan hal tersebut. Dia menilai wacana muncul akibat Pemilu 2019 yang menjadi sumber konflik horizontal.
"Saya kira pemilihan tidak langsung itu sebuah kemunduran prosedur berdemokrasi. Tapi bukan berarti kita sekarang sudah maju. Buktinya Pemilu kemarin muncul konflik sosial yang berpotensi melemahkan nilai kebangsaan," kata Aria di Bale Rakyat, Grogol, Sukoharjo, Minggu (1/12/2019).
Adanya konflik tersebut, kata dia, harus segera dievaluasi. Menurutnya, solusi dari masalah itu bukan dengan cara mengembalikan pemilihan kepada MPR, namun dengan memperketat regulasi.
"Fungsi Bawaslu ditingkatkan, medsos yang memecah harus ditindak. Tetap pemilihan langsung, tapi aturan diperketat, jangan pakai Machiavellis atau Barbarian. Harus memberi penguatan nilai kebangsaan," ujarnya.
Dengan adanya evaluasi terus menerus, dia yakin demokrasi di Indonesia akan semakin matang.
"Kita ini belajar membangun konsolidasi demokrasi. Salah-salah dikit boleh, tapi jangan mundur," kata Aria.
Usai menggelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Aria menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mewacanakan hal tersebut. Dia menilai wacana muncul akibat Pemilu 2019 yang menjadi sumber konflik horizontal.
"Saya kira pemilihan tidak langsung itu sebuah kemunduran prosedur berdemokrasi. Tapi bukan berarti kita sekarang sudah maju. Buktinya Pemilu kemarin muncul konflik sosial yang berpotensi melemahkan nilai kebangsaan," kata Aria di Bale Rakyat, Grogol, Sukoharjo, Minggu (1/12/2019).
Adanya konflik tersebut, kata dia, harus segera dievaluasi. Menurutnya, solusi dari masalah itu bukan dengan cara mengembalikan pemilihan kepada MPR, namun dengan memperketat regulasi.
"Fungsi Bawaslu ditingkatkan, medsos yang memecah harus ditindak. Tetap pemilihan langsung, tapi aturan diperketat, jangan pakai Machiavellis atau Barbarian. Harus memberi penguatan nilai kebangsaan," ujarnya.
Dengan adanya evaluasi terus menerus, dia yakin demokrasi di Indonesia akan semakin matang.
"Kita ini belajar membangun konsolidasi demokrasi. Salah-salah dikit boleh, tapi jangan mundur," kata Aria.
