2019/11/27 12:01:40 WIB
Pukat UGM Desak Jokowi Beri Penjelasan soal Grasi Koruptor Annas Maamun
Halaman 1 dari 3
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman (Usman Hadi/detikcom)
Yogyakarta -
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, mempertanyakan keputusan Presiden Jokowi yang memberikan grasi kepada terpidana korupsi Annas Maamun. Pukat meminta Jokowi memberikan penjelasan.
"Jokowi harus menjelaskan secara detail apa alasannya memberikan grasi kepada Annas Maamun," jelas Zaen, sapaan akrab Zaenur Rohman, saat dihubungi detikcom, Rabu (27/11/2019).
Zaen membenarkan pemberian grasi kepada seorang terpidana adalah kewenangan presiden. Namun presiden tetap harus memberikan penjelasan kepada publik mengenai keputusannya dalam memberikan grasi tersebut.
"Kalau alasannya adalah kesehatan, sebenarnya di lembaga pemasyarakatan itu ada fasilitas kesehatan. Apabila membutuhkan perawatan lebih lanjut juga bisa menggunakan fasilitas kesehatan di luar lembaga pemasyarakatan," tuturnya.
"Jadi menurut saya alasan kesehatan ini juga alasan yang sudah diberikan pengaturan dan ada solusinya, begitu, bukan dengan diberi grasi," sambungnya.
Sementara itu, terkait alasan terpidana itu telah berusia lanjut sehingga memperoleh grasi dari Presiden, Zaen menganggap alasan itu juga tidak kuat. Sebab, terpidana yang berusia lanjut jumlahnya sangat banyak dan tidak semuanya memperoleh grasi.
"Jokowi harus menjelaskan secara detail apa alasannya memberikan grasi kepada Annas Maamun," jelas Zaen, sapaan akrab Zaenur Rohman, saat dihubungi detikcom, Rabu (27/11/2019).
Zaen membenarkan pemberian grasi kepada seorang terpidana adalah kewenangan presiden. Namun presiden tetap harus memberikan penjelasan kepada publik mengenai keputusannya dalam memberikan grasi tersebut.
"Jadi menurut saya alasan kesehatan ini juga alasan yang sudah diberikan pengaturan dan ada solusinya, begitu, bukan dengan diberi grasi," sambungnya.
Sementara itu, terkait alasan terpidana itu telah berusia lanjut sehingga memperoleh grasi dari Presiden, Zaen menganggap alasan itu juga tidak kuat. Sebab, terpidana yang berusia lanjut jumlahnya sangat banyak dan tidak semuanya memperoleh grasi.
