.webp)
Namun Rudy mengatakan peluang korupsi memang masih ada walaupun dilakukan Pilkada tidak langsung. Untuk itu dia mengusulkan agar kepala daerah pilihan DPRD yang korupsi dihukum mati.
"Nyatanya sekarang banyak kepala daerah yang dipenjara karena korupsi. Tapi kalau pilihan dari DPRD masih ada yang korupsi, jangan dihukum penjara tapi hukum mati biar kapok," kata Rudy, Rabu (20/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, Pilkada langsung membuat calon kepala daerah menghabiskan banyak dana untuk kampanye. Akhirnya mereka mencari pendapatan lain secara ilegal saat menjabat kepala daerah.
"Gaji kepala daerah itu Rp 6 juta, ditambah pendapatan lain resmi sekitar Rp 100 jutaan lah. Tetapi untuk sosial saja kurang itu. Kalau jadi bupati atau wali kota tapi tidak punya komitmen dan jiwa melayani ya pasti korupsi," katanya.
Dia mencontohkan dirinya dalam sepekan bisa menghadiri belasan kali hajatan. Belum lagi banyak warga yang memohon bantuan kepadanya secara pribadi, seperti untuk pelunasan biaya sekolah hingga pelunasan biaya rumah sakit.
Berdasarkan pengalaman, Rudy mengaku tidak banyak mengeluarkan modal. Pada Pilkada 2015 lalu, partainya kebanyakan mengeluarkan dana untuk membayar saksi di TPS.
"Kalau saya kan kemarin tidak mengeluarkan modal banyak. Kalau saksi itu kan harus ada, yang bayar partai. Kalau untuk rapat ya cuma menyediakan roti, air minum," katanya.
Selain itu, dalam hal pengawasan pun, Pilkada lewat DPRD dia nilai lebih terpantau. Dia yakin politisi saat ini tidak berani melakukan korupsi.
"Akan lebih baik kalau lewat DPRD. Pengawasan money politic kan makin mudah sekarang. Saya jamin mereka tidak berani, karena kalau ditangkap saber pungli juga berat kok," pungkasnya.
Halaman 2 dari 2
