UII Yogya Ajukan Judicial Review UU KPK ke MK

Usman Hadi - detikNews
Senin, 11 Nov 2019 11:26 WIB
Rektor UII Fathul Wahid. Foto: Usman Hadi/detikcom

Tak hanya di tatanan formil, UII juga melihat banyak komponen atau materi di UU KPK hasil revisi yang bermasalah. UII mencatat setidaknya ada delapan pasal di UU KPK hasil revisi yang perlu ditinjau ulang dan dikritisi materinya.

"Pengajuan materiil kami menyangkut pasal 1 angka 3, pasal 3, pasal 12b, pasal 24, pasal 37b ayat 1 huruf b, pasal 40 ayat 1, pasal 45a ayat 3 huruf a, dan pasal 47 dari Undang-undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019," terangnya.


Jika judicial review UII berhasil, Fathul memprediksi akan ada dua kemungkinan. Pertama UU KPK hasil revisi dibatalkan karena cacat formil, dan kedua hakim menyatakan tidak ada catat formil namun secara materiil ada pasal yang perlu dibenahi.

"Ya harapannya Mahkamah Konstitusi bisa mendengar kami, dan permohonan kami bisa dikabulkan," tutur Fathul.
Halaman

(ush/sip)