.webp)
"Tugas pemerintah hari ini memastikan jumlah desa, termasuk pemekaran, untuk memastikan data desa. Kita perlu kiranya Kemendes dibantu kita di daerah, gubernur, bupati, wali kota sampai camat untuk melakukannya aktif," kata Ganjar di Semarang, Jumat (8/11/2019).
Menurutnya pemuktahiran data terkait desa harus dilakukan agar tidak muncul 'Desa Hantu' di daerahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar mengaku tidak ditemukan kasus 'desa hantu' di Jawa Tengah. Yang menjadi perhatian di Jateng terkait dana desa yaitu soal pengelolaannya.
"Yang menjadi perhatian kami adalah membantu desa mengelola dana desa dengan baik. Dan sampai saat ini, semua berjalan dengan baik, dari segi pengelolaannya, peruntukannya serta manajemen lain," ujar Ganjar.
Ganjar juga menyebut update dana desa harus dilakukan karena dana itu bertujuan memakmurkan masyarakat hingga menurunkan angka kemiskinan.
"Harus dilakukan sekarang, agar lima tahun pemerintahan Pak Jokowi ke depan, pemanfaatan dana desa ini bisa clear dan sesuai target untuk penurunan kemiskinan, kemakmuran masyarakat, menjaga lingkungan, isu anak dan perempuan serta target-target lainnya," pungkasnya.
Halaman 2 dari 2
