2019/10/22 17:40:35 WIB
Oposisi Digandeng Jokowi, Pengamat: Tak Ada Penyeimbang Pemerintah
Halaman 1 dari 2
Jokowi tiba di Istana usai dilantik. Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Semarang -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggaet rival pilpresnya, Prabowo Subianto sebagai calon menteri. Penyeimbang pemerintahan pun dipertanyakan, apakah tetap berjalan dengan pengawasan atau menjadi pemerintahan dengan kekuatan tunggal.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, mengatakan ada dua dampak yang terjadi ketika oposisi bergabung dengan pemerintahan. Teguh menyebut sisi positifnya yaitu program pemerintah cepat terlaksana tanpa ada kritikan.
"Positifnya kalau gabung, ketegangan politik turun, program pemerintah cepat jalan tanpa direcoki dengan yang belum menerima kekalahan," kata Teguh pada detikcom, Selasa (22/10/2019).
Namun ada sisi negatifnya yaitu tidak ada penyeimbang pemerintah yang mengawasi kinerja pemerintah. Bahkan bisa dikatakan pemerintah terlihat seperti kekuatan tunggal.
"Ya negatifnya tidak ada lagi kekuatan penyeimbang pemerintah. Seperti kekuatan tunggal," tegasnya.
Sisi buruk lainnya, jika ada oknum jahat akan melancarkan korupsi, maka semakin mudah. Maka harus diperkuat langkah-langkah antisipasi korupsi di pemerintahan.
"Potensi (korupsi) lebih besar, karena kemudahan mufakatnya lebih besar. Maka harus diperkuat (antisipasi) di pemerintahan," ujar Teguh.
Meski demikian, hal itu masih skenario yang mungkin saja terjadi. Hasil dari kabinet 'gemuk' itu akan bisa dilihat dalam 6 bulan pertama, apakah berjalan lancar atau menimbulkan kegaduhan.
"Ini skenario yang kita lihat saja, hasilnya minimal bisa kita lihat 6 bulan pertama di kabinet 'gemuk' ini," katanya.
Untuk pihak yang masih bertahan di oposisi, menurut Teguh harus mulai bisa memahami risikonya. Namun jika pemerintahan periode kedua Jokowi buruk, maka oposisi yang akan diuntungkan dengan mendapat kepercayaan publik.
"Suara oposisi bisa naik, ketika pemerintahan berjalan tidak lancar. Tapi juga harus pahami risikonya, ketika mengkritisi bagaikan berteriak di padang pasir," katanya.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, mengatakan ada dua dampak yang terjadi ketika oposisi bergabung dengan pemerintahan. Teguh menyebut sisi positifnya yaitu program pemerintah cepat terlaksana tanpa ada kritikan.
"Positifnya kalau gabung, ketegangan politik turun, program pemerintah cepat jalan tanpa direcoki dengan yang belum menerima kekalahan," kata Teguh pada detikcom, Selasa (22/10/2019).
Namun ada sisi negatifnya yaitu tidak ada penyeimbang pemerintah yang mengawasi kinerja pemerintah. Bahkan bisa dikatakan pemerintah terlihat seperti kekuatan tunggal.
"Ya negatifnya tidak ada lagi kekuatan penyeimbang pemerintah. Seperti kekuatan tunggal," tegasnya.
Sisi buruk lainnya, jika ada oknum jahat akan melancarkan korupsi, maka semakin mudah. Maka harus diperkuat langkah-langkah antisipasi korupsi di pemerintahan.
"Potensi (korupsi) lebih besar, karena kemudahan mufakatnya lebih besar. Maka harus diperkuat (antisipasi) di pemerintahan," ujar Teguh.
Meski demikian, hal itu masih skenario yang mungkin saja terjadi. Hasil dari kabinet 'gemuk' itu akan bisa dilihat dalam 6 bulan pertama, apakah berjalan lancar atau menimbulkan kegaduhan.
"Ini skenario yang kita lihat saja, hasilnya minimal bisa kita lihat 6 bulan pertama di kabinet 'gemuk' ini," katanya.
Untuk pihak yang masih bertahan di oposisi, menurut Teguh harus mulai bisa memahami risikonya. Namun jika pemerintahan periode kedua Jokowi buruk, maka oposisi yang akan diuntungkan dengan mendapat kepercayaan publik.
"Suara oposisi bisa naik, ketika pemerintahan berjalan tidak lancar. Tapi juga harus pahami risikonya, ketika mengkritisi bagaikan berteriak di padang pasir," katanya.
