.webp)
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono, mengatakan ada dua dampak yang terjadi ketika oposisi bergabung dengan pemerintahan. Teguh menyebut sisi positifnya yaitu program pemerintah cepat terlaksana tanpa ada kritikan.
"Positifnya kalau gabung, ketegangan politik turun, program pemerintah cepat jalan tanpa direcoki dengan yang belum menerima kekalahan," kata Teguh pada detikcom, Selasa (22/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun ada sisi negatifnya yaitu tidak ada penyeimbang pemerintah yang mengawasi kinerja pemerintah. Bahkan bisa dikatakan pemerintah terlihat seperti kekuatan tunggal.
"Ya negatifnya tidak ada lagi kekuatan penyeimbang pemerintah. Seperti kekuatan tunggal," tegasnya.
Sisi buruk lainnya, jika ada oknum jahat akan melancarkan korupsi, maka semakin mudah. Maka harus diperkuat langkah-langkah antisipasi korupsi di pemerintahan.
"Potensi (korupsi) lebih besar, karena kemudahan mufakatnya lebih besar. Maka harus diperkuat (antisipasi) di pemerintahan," ujar Teguh.
Meski demikian, hal itu masih skenario yang mungkin saja terjadi. Hasil dari kabinet 'gemuk' itu akan bisa dilihat dalam 6 bulan pertama, apakah berjalan lancar atau menimbulkan kegaduhan.
"Ini skenario yang kita lihat saja, hasilnya minimal bisa kita lihat 6 bulan pertama di kabinet 'gemuk' ini," katanya.
Untuk pihak yang masih bertahan di oposisi, menurut Teguh harus mulai bisa memahami risikonya. Namun jika pemerintahan periode kedua Jokowi buruk, maka oposisi yang akan diuntungkan dengan mendapat kepercayaan publik.
"Suara oposisi bisa naik, ketika pemerintahan berjalan tidak lancar. Tapi juga harus pahami risikonya, ketika mengkritisi bagaikan berteriak di padang pasir," katanya.
Sementara itu pengamat politik, Dani Sriyanto, mengatakan di era digital ini penyeimbang tidak hanya oposisi namun juga rakyat. Jika pemerintah cenderung oligarki maka akan muncul revolusi rakyat.
"Menurut hemat saya penyeimbang pemerintah di era digital 4.0 adalah rakyat, karena kalau pemerintah cenderung ke oligarki dan melahirkan ketidakadilan serta sewenang-wenang maka akan melahirkan revolusi rakyat," kata Dani.
"Di sisi lain partai koalisi yang mendudukkan kadernya di DPR sesuai undang-undang tetap diwajibkan kritis karena amanah UU kan sebagai lembaga pengawasan eksekutif," imbuhnya.
Dani menyebut masuknya Gerindra dengan menempatkan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai Menhan dan Edy Prabowo sebagai bagian kabinet Jokowi yang merupakan rival agresifnya dalam Pilpres 2019 dan sempat menjadi pertentangan oleh tim kampanye, relawan dan partai pengusungnya adalah wujud kepiawaian diplomasi Jokowi.
"Bukan hanya memadamkan bara rival politiknya tetapi juga mengendalikan partai pendukungnya," ujarnya.
Selain itu menurut Dani, ada persiapan Pilpres 2024 yang dilihat dari dipanggilnya orang-orang muda sebagai calon menteri yang bahkan di luar prediksi. Wajah-wajah itu bagi Dani memperlihatkan sumber daya manusia terbaik bangsa Indonesia yang muda.
"Meski masih lama tapi Jokowi sudah memunculkan nama Wishnutama, Nadiem Makarim, Erick Thohir, dan nama-nama lain yang tentunya berusia relatif muda. Nama-nama yang dimunculkan Jokowi kali ini di luar nama mainstream yang sering disebut mulai dari Puan Maharani, Risma hingga Ganjar Pranowo. Benar-benar fresh," kata dia.
"Saya kira, Jokowi benar-benar jadi kunci dalam regenerasi politik 2024. Dan hal itu memang wajib dilakukan sebagai bentuk kenegarawanan. Sebab, pemilih pada 2024 mayoritas adalah anak-anak generasi milenial," beber Dani.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
