detikNews
Senin 16 September 2019, 17:29 WIB

Revisi UU KPK Disebut Jadi Cacat Besar di Akhir Periode Jokowi-JK

Usman Hadi - detikNews
Revisi UU KPK Disebut Jadi Cacat Besar di Akhir Periode Jokowi-JK Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Trisno Raharjo (Usman Hadi/detikcom)
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Yogyakarta - Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Trisno Raharjo, mengatakan, jika revisi UU KPK disahkan, akan jadi cacat besar pada periode akhir pemerintahan Jokowi-JK. Sekaligus menjadi catatan buruk di awal periode Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kami sangat yakin, kalau (RUU KPK) ini disahkan pada periode saat ini, itu akan menjadi cacat besar di dalam periode akhir jabatan Jokowi-JK, dan menjadi catatan buruk terbesar di periode (awal) Pak Jokowi-Amin," kata Trisno di DPRD DIY, Senin (16/9/2019).

"Ini berarti akhir dan permulaan yang sama sekali tidak baik, dan tentu sejarah yang akan mencatat ini dan akan menjadikan pandangan bagaimana seorang presiden yang dipercaya oleh rakyat itu kemudian tidak mendengarkan suara rakyat. Bahwa kemudian menggunakan cara-cara melegalkan suatu peraturan dengan cara-cara yang tidak demokratis," lanjutnya.


Trisno meminta Presiden Jokowi mendengarkan suara-suara rakyat yang khawatir kerja-kerja pemberantasan korupsi mandul akibat revisi UU KPK. Ia masih menaruh keyakinan bahwa Jokowi akan mempertimbangkan masukan-masukan rakyat.

"Setiap hari saya lihat dan saya dengar juga banyak komponen masyarakat yang melakukan permintaan-permintaan kepada Presiden untuk menarik surat (Presiden) itu, agar Presiden mendengarkan (aspirasi masyarakat) ini," tuturnya.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah ini menduga Presiden Jokowi sedang berada di persimpangan jalan antara mendengarkan suara rakyat atau suara partai pendukungnya yang mengajukan usulan revisi UU KPK di parlemen.

Masyarakat sipil, kata Trisno, sebenarnya tak mempermasalahkan adanya revisi UU KPK asalkan pembahasannya melibatkan masyarakat. Kemudian masukan-masukan masyarakat juga harus didengar.


"Jadi kalau memang Presiden juga sangat berharap (UU KPK) ini dilakukan perubahan, lakukan bersama-sama DPR baru (periode 2019-2024). Bukankah DPR baru pun kekuatan partai pendukung Pak Jokowi itu lebih besar, sehingga di sana legitimasinya juga akan lebih baik bagi Pak Presiden," jabarnya.

"Tapi tentu saja (pembahasan RUU KPK di DPR periode 2014-2019 harus) melibatkan masukan-masukan yang lebih terbuka. Daripada sekarang itu waktunya terlalu pendek dan akan terkesan Presiden mengabaikan pola-pola demokrasi yang itu harusnya dilakukan sebaik-baiknya," pungkas Trisno.


Simak juga video "Revisi UU KPK Bisa Batal Jika 2 Hal Ini Dilakukan Presiden":

[Gambas:Video 20detik]


(ush/sip)
FOKUS BERITA: KPK di Ujung Tanduk
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com