Majelis Hukum PP Muhammadiyah Pesimistis dengan Pimpinan Baru KPK

Usman Hadi - detikNews
Jumat, 13 Sep 2019 18:24 WIB
Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, Jumat (13/9/2019). -- Foto: Usman Hadi/detikcom
Sleman - Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, pesimistis dengan lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yang baru dipilih oleh Komisi III DPR RI. Apalagi beberapa pimpinan KPK terpilih ditengarai rekam jejaknya bermasalah.

"Dengan memperhatikan latar belakang yang ada, saya jujur pesimis tentang KPK (periode 2019-2023) ini. Apalagi kalau RUU KPK itu disahkan," kata Trisno, Jumat (13/9/2019).

Hal itu disampaikan Trisno kepada detikcom usai menjadi pembicara diskusi media bertema 'Pelemahan KPK 4.0: Mempertahankan Independensi KPK, Mempertahankan Harapan Publik' di kantor Pukat UGM, Sleman, DIY.

Trisno menganggap komposisi lima pimpinan KPK yang baru terpilih kurang pas. Ia pesimistis kelima pimpinan tersebut bisa menahkodai lembaga antirasuah dengan baik sama seperti pimpinan-pimpinan KPK terdahulu.

"Saya tetap menilai ini adalah komposisi yang tidak baik, sampai dapat dibuktikan oleh pimpinan-pimpinan yang ada sekarang (periode 2019-2023) bahwa mereka lebih baik dari seluruh pimpinan KPK masa lalu," tutur Dekan Fakultas Hukum UMY ini.

Tak hanya itu, Trisno juga menyoroti terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023. Padahal eks Deputi Penindakan KPK itu disebut-sebut telah melakukan pelanggaran etik berat saat bertugas di lembaga antirasuah.


Oleh karenanya, Trisno meminta agar KPK menjernihkan persoalan tersebut, caranya dengan melakukan pemeriksaan pelanggaran etik kepada Firli. Sebab tidak mungkin lembaga antirasuah dipimpin oleh seorang pelanggar etik berat.

"Maka perlu dicarikan jalan untuk di-clear-kan dari orang-orang yang kita pilih, apakah itu dari KPK yang memilih atau dari pemerintah yang memilih untuk memastikan bahwa permasalahan etik itu diperiksa kembali atau diproses sampai selesai," ujarnya.

"Tapi kami berharap (pemeriksaan pelanggaran etik terhadap Firli) itu bisa dilakukan secara terbuka. Artinya masyarakat bisa melihat pemeriksaan, pembuktian, sehingga itu clear," pungkas dia.

(ush/skm)