Isi Lengkap Petisi 151 Dosen UGM Menolak Revisi UU KPK

Yogyakarta - Sebanyak 151 dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak rencana revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka membuat petisi.

Pembuatan petisi tersebut dimotori Dekan Fakultas Hukum UGM Prof Sigit Riyanto. Hingga saat ini, sudah ada 151 dosen UGM yang menyatakan menolak revisi UU KPK. "Angka yang saya terima tadi malam begitu (151 dosen)," jelas Sigit kepada detikcom, Senin (9/9/2019).

Penggalangan petisi dimulai sejak Sabtu (7/9). Sigit belum bisa memastikan sampai kapan penggalangan petisi berlangsung. Namun, setelah dianggap cukup, petisi tersebut akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi.

Baca juga: 151 Dosen UGM Menentang Upaya Revisi UU KPK

Berikut bunyi petisi penolakan revisi UU KPK yang sudah ditandatangani 151 dosen UGM:

Rakyat Indonesia dikejutkan oleh sidang Paripurna DPR yang menyetujui Usulan Revisi RUU KPK. Proses pembahasan RUU dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik.

Isi Revisi RUU KPK justru melemahkan KPK, padahal KPK adalah amanah reformasi dalam upaya melawan korupsi. Penanggulangan korupsi adalah amanah reformasi sekaligus amanah konstitusi.

Mengingat tujuan kemerdekaan RI tidak akan tercapai selama korupsi marak di Indonesia; Kami dosen UGM yang bertanda tangan di bawah ini menentang setiap upaya pelemahan penanggulangan korupsi.

Baca juga: Minta Jokowi Tolak Revisi UU, KPK Ingatkan Janji Kampanye

Simak video Minta Jokowi Tolak Revisi UU KPK, Ingat Janji Kampanye:

[Gambas:Video 20detik]

(ush/mbr)