.webp)
Ketua Dewan Guru Besar UGM Prof Koentjoro mengatakan tujuan seminar ini adalah mencari masukan dan saran terkait situasi di DIY terkini. Terlebih, ia melihat kondisi sosial di Yogyakarta saat ini berubah drastis.
"Kita melihat di Yogyakarta ini ada perubahan sosial yang, menurut saya, sangat mendadak dan terlalu cepat. Seperti halnya Yogyakarta yang menghadap ke selatan. Ketika menghadap ke selatan, apakah sudah disiapkan sarana dan prasarananya," ucapnya saat jumpa pers di gedung pusat UGM, Rabu (28/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Contoh yang sederhana saja, apakah Polri, Polairud, sudah menyiapkan kapal yang memadai untuk beroperasi atau tidak. Karena di Pantai Gesing (Kabupaten Gunungkidul) pernah dipakai untuk jalur human trafficking (perdagangan manusia) ke Australia," sambung Koentjoro.
Selain itu, Koentjoro menyoroti masalah keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA) yang berdekatan dengan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ia juga menyoroti rencana pembangunan tol yang melintas di DIY.
Menurut Koentjoro, kedua hal tersebut akan memberi dampak bagi situasi keamanan di Yogyakarta. Terlebih lokasi dua infrastruktur tersebut menjadi jalan masuk dari berbagai daerah ke Yogyakarta.
"Memang sudah ada kerja sama, apakah itu sudah bisa mengungkap jaringan-jaringannya, jaringan-jaringan kejahatan transnasional itu baru bisa dilakukan setingkat polisi. Tapi kalau di situ, daerahnya itu dengan sistemnya Polda DIY, dengan Polda Jawa Tengah beda, apakah penanganannya bisa cepat dan dampaknya bagaimana untuk keamanan Yogyakarta," ujarnya
"Berdasarkan keprihatinan itu, kami menggandeng Polda (DIY), kenapa Polda? Karena ke depannya yang banyak menangani dari Polda. Terus kalau dilihat Korem (072/Pamungkas) dipimpin seorang brigjen tapi wilayah sampai mana-mana, tapi Polda itu komandannya irjen, apa tidak perlu kita pikirkan, seperti di Jakarta ada pelebaran (wilayah hukum untuk Polri), ada Jabodetabek, wilayah Bekasi poldanya masuk di DKI beberapa," sambung Koentjoro.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda DIY Irjen Ahmad Dofiri tidak mempermasalahkan wacana tersebut. Menurutnya, hal itu adalah kontribusi perguruan tinggi dalam menyumbang pemikirannya bagi kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal keamanan wilayah.
"Saya jujur saja ini aras-arasen, gitu kan ya. Tapi bagaimanapun, saya sampaikan, kalau untuk wacana (pengembangan wilayah hukum Polda DIY) oke, saya kira itu yang sangat wajar dan saya berterima kasih justru dari perguruan tinggi, karena ada 105 perguruan tinggi dan dedengkotnya UGM," ucap Dofiri di kesempatan yang sama.
"Ini kontribusi perguruan tinggi dan saya menyambut baik terkait dengan wacana bagaimana kemudian dinamika perkembangan kamtibmas ke depan, Polda DIY sebagai stakeholder-nya diharap melihat antisipasi ke depan. Salah satunya adalah kemungkinan bagaimana kalau seandainya wilayah itu dikembangkan seperti Korem (072/Pamungkas) sampai Kedu," imbuh Dofiri.
Menurut Dofiri, peluang mengembangkan wilayah hukum Polda DIY ada. Namun, jika hal itu terjadi, kendala yang dihadapi semakin besar.
"Peluang sangat besar, tapi kendalanya juga tetap ada. Mudah-mudahan seminar ini bisa memberi gambaran, paling tidak contoh seperti itu ada," ujarnya. (skm/skm)
