Round-Up

Terbelit Piutang Rp 16 Miliar, RS Jogja Disebut Nyaris Bangkrut

Usman Hadi - detikNews
Jumat, 02 Agu 2019 09:17 WIB
RS Jogja di Yogyakarta (Foto: Usman Hadi/detikcom)
Yogyakarta - Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, menyebut kondisi keuangan RS Jogja memprihatinkan. Bahkan dia menyebut nyaris bangkrut karena ada tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp 16 miliar yang belum bisa dibayarkab karena terkendala persoalan administrasi.

Klaim Maret-Mei 2019 tersebut belum dibayar salah satunya karena masih menunggu proses reakreditasi RS. Fokki menuturkan, molornya proses reakreditasi karena Wali Kota Haryadi Suyuti telat menunjuk Direktur RS Jogja yang baru. Karenanya pihak BPJS Kesehatan tak berani memproses klaim yang diajukan RS Jogja.

Karena tersendatnya pembayaran klaim BPJS Kesehatan berkaitan erat dengan keterlambatan Haryadi menunjuk direktur anyar, Fokki pun meminta pertanggungjawaban wali kota

"Wali Kota Yogyakarta harusnya bertanggungjawab atas potensi kebangkrutan RSUD Wirosaban (RS Jogja) yang dikarenakan tertundanya menunggu keputusan proses penunjukkan Direktur Utama RSUD (RS Jogja)," sambungnya.


Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Dwi Hesti Yuniarti, mengakui pihaknya menunggak pembayaran klaim ke RS Jogja untuk Bulan Maret dan April 2019. Karena pada bulan tersebut pihak RS belum memiliki reakreditasi.

Sementara untuk klaim Bulan Mai dan Juni 2019, kata Hesti, pihaknya sudah memprosesnya lantaran pihak RS Jogja telah menyelesaikan reakreditasi. Kini pembayaran klaim Bulan Mei-Juni tinggal menunggu jatuh tempo.

"Ya nanti (klaim Mei dan Juni) tinggal menunggu jatuh tempo pembayaran. Kami enggak tahu (disebut menunggak) Rp 16 M itu dari bulan apa, yang jelas yang akan kami bayarkan Rp 6,6 M (total klaim Mei dan Juni)," katanya.


Terkait keterlambatan pembayaran klaim Bulan Maret dan April 2019, pihak BPJS Kesehatan masih terus berkoordinasi dengan auditor. Jika diperbolehkan membayar, maka pihaknya akan memproses permohonan klaim Maret-April.

Direktur Rumah Sakit (RS) Jogja, dr Ariyudi Yunita, mengatakan meski BPJS Kesehatan belum melunasi klaim sebesar Rp 16 miliar ke RS Jogja. Namun pelayanan kesehatan di RS Jogja tidak terganggu dan masih berjalan normal.

"Kami tidak terganggu pelayanannya, seperti biasa pelayanannya. Karena apa? Kami itu sudah disuntikan dana oleh Pemkot, APBD (perubahan) Pemkot yaitu sebesar Rp 11,7 miliar," jelasnya, Kamis (1/8) kemarin.


Selain dana talangan dari APBD Perubahan Kota Yogyakarta tahun 2019, pihak RS juga mendapatkan sejumlah pemasukan dari pasien umum yang berobat di RS Jogja. Kemudian pihak RS juga masih memiliki SiLPA 2018.

"Ada SiLPA 2018 (sebesar Rp 15,4 miliar) yang kita gunakan untuk menutup operasional selama belum ada aliran dana dari BPJS (Kesehatan)," ucap Kepala Bagian Keuangan, Analisa Data dan Pelaporan RS Jogja, Marvi Yunita.

Pihak RS Jogja juga membantah tudingan bahwa RS milik Pemerintah Kota Yogyakarta ini terancam bangkrut. Menurut pihak RS isu bangkrutnya RS Jogja sangat berlebihan dan jauh dari kenyataan yang sebenarnya.

"Kami sebagai dewan pengawas harus menyatakan bahwa sesungguhnya isu yang semacam itu (RS Jogja terancam bangkrut) sangat berlebihan," tegas Anggota Dewan Pengawas RS Jogja, Syukri Fadholi, Kamis (1/8) kemarin.

Syukri mengatakan, sudah ada komitmen kalangan eksekutif dan legislatif di Kota Yogyakarta berkaitan dengan keberlanjutan operasional RS Jogja. Kalangan eksekutif dan legislatif sudah menuai kata sepakat.

"Pimpinan daerah menyatakan dalam kondisi apapun juga, maka pemerintah daerah itu atas dukungan DPRD akan selalu mensupport dana, menutup persoalan yang terkait dengan BPJS ini," ungkapnya.

"Sekali lagi insyaallah sudah ada komitmen moral antara pimpinan daerah dengan DPRD. Sangat tidak mungkin kebijakan pemerintah daerah itu mengabaikan persoalan kesehatan yang menjadi hajat orang banyak," lanjutnya.


Adapun Haryadi mengakui dirinya sempat terlambat menunjuk Direktur RS Jogja yang baru pengganti almarhumah Bu Tutut. Ia beralasan mencari sosok direktur rumah sakit tidak mudah.

"Ya cari orangnya (direktur RS Jogja yang baru) susah. Ya (direkturnya harus) yang memenuhi kriteria dan bisa melaksanakan fungsi manajemen," tutur Haryadi.


Deal! Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan:

[Gambas:Video 20detik]



(ush/mbr)