Skema Pembangunan Embarkasi Haji di Kulon Progo Belum Disepakati

Yogyakarta - Skema rencana pembangunan embarkasi haji di Kulon Progo hingga kini belum disepakati. Ada dua skema yang mengemuka, yakni dikelola penuh oleh pihak Kemenag atau dikelola bersama Pemda.

"Posisi terakhir kan cari lokasi (pembangunan embarkasi), cuma scheme-nya yang belum disepakati," ujar Sekda DIY, Gatot Saptadi kepada detikcom di Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY, Selasa (9/7/2019).

"Scheme-nya itu bisa dikelola oleh kementerian dengan dana kementerian, dengan catatan tanahnya dihibahkan ke kementerian. Atau dibangun di tanahnya Pemda, dibangun oleh Pemda," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika pembangunan embarkasi dipegang Pemda, kata Gatot, maka kelak operasionalnya akan dikelola bersama antara Kemenag dan Pemda. "Nanti pada saat pengelolaan berkoordinasi dengan kementerian," tuturnya.

Kini dua skema pembangunan embarkasi haji di Kulon Progo masih digodok Pemda. Pihak Pemda juga masih menimbang biaya yang perlu dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek di atas lahan seluas 10 hektare tersebut.

Gatot melanjutkan, meski Pemda menyambut baik rencana pembangunan embarkasi di Kulon Progo, namun ada beberapa hal yang perlu dipikirkan pemerintah. Salah satunya syarat pembangunan sebuah embarkasi.

"Untuk DIY sendiri nggak memenuhi syarat. Kita cuma sembilan kloter (haji), sembilan kloter itu untuk di DIY. Padahal syarat untuk membuka embarkasi kalau nggak salah minimal 13 kloter atau berapa," sebut Gatot.

"Artinya kita harus ngrangkul provinsi lain. Itu (mengajak kloter haji dari provinsi lain) kewenangannya kementerian. Kemarin saya tanya Donohudan katanya sudah overload, itu bisa diambil alih kan," tutupnya.