detikNews
Selasa 09 Juli 2019, 08:01 WIB

Round-Up

Ruwet PPDB di Jateng, Ada Ribuan Kursi Kosong di SMA dan SMK Negeri

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Ruwet PPDB di Jateng, Ada Ribuan Kursi Kosong di SMA dan SMK Negeri (Foto: Ilustrator: Luthfy Syahban)
FOKUS BERITA: Ruwet PPDB Zonasi
Semarang - PPDB online SMA dan SMK dengan sistem zonasi ternyata tidak membuat sekolah di pinggiran diminati. Masalah pun muncul mulai dari 'pemalsuan' surat keterangan domisili (SKD) hingga human error.

Pendaftaran PPDB online SMA dan SMK Negeri di Jawa Tegah sudah selesai dan masih tersisa 4.527 kursi kosong di SMA negeri dan 3.369 kursi kosong di SMK negeri. Jumlah tersebut memang menurun dari tahun kemarin yaitu SMA 7.078 kursi kosong dan SMK ada 5.194 kursi kosong.

"Tidak semua sekolah terpenuhi. SMA masih ada seats 4.527 belum terisi," kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo usai sidak di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jalan Pemuda, Semarang, Senin (8/7/2019).


Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Sulistyo mengatakan salah satu alasan SMAN tidak terpeuhi kuotanya karena lokasinya berada di pinggiran kabupaten.

"Kekosongan di SMA itu lokasinya di pinggiran dan pendaftar maunya di tengah kota. Kalau SMK itu terkait jurusan, peminatnya sedikit," kata Sulistyo.

Sedangkan alasan lainnya kursi di SMA kosong yaitu di daerah peminat sekolah ke SMK lebih banyak. Salah satu contohnya di Kabupaten Purworejo yang masih menyisakan 281 kursi kosong di SMA Negeri.


"Selain itu Madrasah Aliyah swasta biasanya punya pondok pesantren, sehingga santrinya hampir pasti masuk madrasah tersebut, kemudian sekolah swasta biasanya buka lebih awal tanpa zonasi sehingga banyak siswa yang sudah masuk ke sekolah tersebut," kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Purworejo, Padmo Sukoco.

Adapun sekolah di Purworejo yang masih kekurangan siswa dari kuota yang disediakan antara lain SMAN 3 kekurangan 1 siswa, SMAN 4 kekurangan 78 siswa, SMAN 6 kekurangan 28 siswa, SMAN 8 kekurangan 29 siswa, SMAN 9 masih kurang 95 siswa, SMAN 10 kurang 20 siswa dan SMAN 11 kekurangan siswa sejumlah 30 orang.

Terkait adanya kursi kosong tersebut, Ganjar Pranowo akan menggelar rapat untuk mengetahui apakah ada kemungkinan yang belum masuk di sekolah negeri bisa ditawari kesempatan duduk di kursi kosong itu. Namun Ganjar mengakui sekolah yang kuotanya belum terisi itu lokasinya jauh.

"Maka mau rapatkan, tapi ini jaraknya jauh lho, kalau asal mau negeri," pungkas Ganjar.


Terkait apakah ada kemungkinan PPDB gelombang kedua untuk mengisi kursi kosong tersebut, menurut Ganjar hal itu tidak akan dilakukan. "Tidak ada gelombang-gelombangan," tegasnya.

Poitisi PDIP itu menyebut akan memikirkan jalan keluar terkait transportasi ke sekolah salah satunya dengan bus sekolah atau memafaatkan Trans Jateng bagi siswa yang masih mendapatkan sekolah yang jauh. Sedangkan bagi siswa yang harus sekolah di swasta, Ganjar mengingatkan bisa mengajukan beasiswa ke Pemprov Jateng.

"Tapi syaratnya (beasiswa) untuk keluarga yang tidak mampu. Keterangan tidak mampu itu juga akan kami cek kebenarannya lewat kelurahan," pungkas Ganjar.


Berbagai keluhan memang datang dari orang tua siswa yang mendaftar lewat PPDB Online. Bahkan beberapa kali Gajar melayani sendiri keluhan orang tua yang datang ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng.

Ia mengakui sistem pada PPDB Online SMA 2019 rumit. Pemrpov Jateng pun sudah mengupayakan agar proses PPDB Online berjalan lancar, tapi tetap saja ada banyak komplain yang datang.

"Kita dengarkan semua komplain yang ada. Dengan sistem ini, sistem ini rumit, tidak mudah. Kami di daerah coba menerjemahkan," jelasnya.


Pemprov Jateng, lanjut Ganjar, sudah berupaya meminta izin ke Kemendikbud untuk merevisi aturan PPDB SMA dengan sistem zonasi. Hasilnya persentase kuota bertambah untuk jalur prestasi.

"Alhamdulillah dari persentase, kementerian menginzinkan kuota ditambah, terutama jalur prestasi, lumayan. Tapi endingnya kurang," ujarnya.

Di Jawa Tengah, kuota zonasi murni adalah 60 persen, prestasi dalam zonasi 20 persen, prestasi luar zonasi 15 persen, dan perpindahan tugas orang tua 5 persen. Ganjar menyebut masih ada yang memanfaatkan kuota 5 persen tersebut dengan surat keterangan domisili (SKD) yang tidak sesuai sehingga harus dicoret.

Setidaknya ada 96 pendaftar yang dicoret karena SKD abal-abal karena tidak sesuai persyaratan. Ganjar menegaskan jika SKD pendaftar diketahui bermasalah ketika siswa sudah diterima, maka terpaksa harus dikeluarkan.

"Maaf yang gunakan SKD tidak benar, palsu siap-siap cari sekokah," ujar politisi PDIP itu.

Human error sempat juga terjadi dalam sistem ini, yaitu ketika ada pendaftar dari Kota Semarang justru terlempar ke Wonogiri. Menurut Ganjar hal itu sudah langsung ditangani.


"Saya kaget soal yang terlempar ke Wonogiri, beritanya serem banget. Itu sudah dikembalikan ke posisi semula, tidak sedramatis yang diomongkan. Memang beberapa jam terjadi human error," jelas Ganjar.

Ganjar pun meminta semua komplain sebisa mungkin ditangani segera termasuk masyarakat yang mengeluh lewat media sosial. Ia berharap saat pengumuman tidak lagi ada masalah.

Jadwal Pendaftaran PPDB online SMA dan SMK Negeri di Jateng sudah berakhir tanggal 5 Juli 2019. Hari ini merupakan waktu pengumuman penerimaan dengan batas waktu hingga pukul 23.55 WIB. Beikutnya pendaftaran ulang di sekolah diterima tanggal 10-11 Juli 2019 pukul 08.00 - 13.00 WIB.


Simak Video "Gegara PPDB Zonasi, Orang Tua Ubah Alamat KK"

[Gambas:Video 20detik]



Simak Video "Dampak Sistem Zonasi Abaikan Nilai UN"
[Gambas:Video 20detik]

(alg/mbr)
FOKUS BERITA: Ruwet PPDB Zonasi
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com