Soal Opsi Gabung Jokowi, PAN Jateng: Itu Omongan Orang Takut Lapar

Semarang - Pernyataan elit PAN yang menyebut mayoritas pengurus wilayah menghendaki bersama pemerintahan Jokowi dianggap sebagai pernyataan yang berusaha menggiring opini oleh DPW PAN Jawa Tengah. Bahkan disindir sebagai klaim individu yang 'takut lapar'.

Pernyataan itu muncul dari Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi. Sekretaris DPW PAN Jateng, Umar Hasyim, menyebut apa yang dikatakan Viva adalah keputusan strategis yang biasanya muncul setelah Rakernas, padahal Rakernas belum terlaksana. Sedangkan dari rapat antar DPW sebelumnya, apa yang dikatakan Viva tidak benar.

"Ketentuan itu ada mekanismenya melalui Rakernas karena keputusan strategis. Sudah diadakan pertemuan antara beberapa pengurus DPW dan kami mendapatkan semacam oleh-oleh informasi dari ketua DPW yang hadir dalam rapat, tidak semua yang dinyatakan Pak Viva Yoga benar," kata Umar, Kamis (4/7/2019).

Baca juga: PAN DIY Tetap Ingin Beroposisi, Ancam Hengkang Jika Gabung Jokowi

Apa yang diungkapkan Viva, lanjut Umar, seperti sebuah opini yang menggiring para kader. Ia pun berharap para elit PAN tidak lagi mengeluarkan hal semacam itu.

"Kalau saya boleh mengajukan semacam usulan, sebaiknya jangan sampai para elit terkesan menggiring opini ke kader. Itu membentuk opini kader seolah cenderung kelompok 1 kelompok 2," tegasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPW PAN Jateng, Agung Wisnu Kusuma, menegaskan jika ada yang berseberangan kemudian tiba-tiba ingin bergabung koalisi, diibaratkan dengan istilah 'takut lapar'. Menurut Agung hal itu merupakan pendapat pribadi.

"Yang berseberangan kemudian ingin gabung, itu kecil kemungkinannya. Itu individu, wong wedi ngelih (orang takut lapar). PAN Jateng betah lapar bareng rakyat," kata Agung.

Baca juga: Gabung ke Jokowi Jadi Satu Opsi, PAN: Dengan Catatan Kalau Diajak

Ia kemudian menjelaskan, jika memposisikan diri sebagai 'partner in progress' maka dirinya setuju. Karena dalam hal itu artinya adalah menjadi mitra yang kritis bagi pemerintah.

"Kalau memang program kerja pemerintah bagus dan pro rakyat, musti didukung. Namun kalo ada kebijakan pemerintah yang kurang atau tidak bijak, maka harus kita kritisi, kita luruskan dengan memberikan alternatif solusi dan sudah barang tentu dengan bil hikmah, mauidhoh hasanah, billati hiya ahsan," jelas Agung.


(alg/mbr)