detikNews
Kamis 04 Juli 2019, 18:15 WIB

PPDB Zonasi Jadi Salah Satu Bahasan di Rapat Apeksi

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
PPDB Zonasi Jadi Salah Satu Bahasan di Rapat Apeksi Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Semarang - Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2019 resmi ditutup. Berbagai rekomendasi dirumuskan, salah satunya terkait PPDB sistem zonasi.

Ketua Apeksi, Airin Rachmi Diany mengatakan pendidikan menjadi salah satu hal yang dibahas khususnya soal PPDB. Pemerintahan kota menaungi proses PPDB SMP namun tidak jarang juga menjadi tempat pengaduan dari peseta PPDB SMA yang dibawahi oleh pemerintah provinsi.

"Soal pendidikan, zonasi jadi perhatian. Ada beberapa catatan bisa jadi salah satu solusi penerimaam dalam PPDB secara zonasi. Tidak hanya jarak saja tetapi juga kombinasi antara jarak dengan nilai dan lainnya," kata Airin di lokasi rapat, PO Hotel, Semarang, Kamis (4/7/2019).

Airin menegaskan, Pemerintah Kota bukannya menolak sistem PPDB Zonasi, namun dengan rekomendasi dari Apeksi setidaknya pemerintah daerah bisa bersiap dengan infrastruktur untuk menjalankannya.

"Tadi dari Bogor menyampaikam, penerimaan SD, SMP kan tidak masalah, yang SMA tanggungjawab dari pusat kadang ngeluhnya ke daerah. Jadi kita bisa diberikan solusi dan kita siapkan infrastruktur," pungkasnya.

"Mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah," imbuh Airin.

Ia menjelaskan, sistem zonasi sebenarnya mendorong daerah untuk membangun infrastruktur pendidikan. Salah satu yang menentukan pembangunan infrastruktur tersebut yaitu aturan persentase dalam metode zonasi.

"Zonasi kan mendorong daerah bangun infrastruktur untuk zonasi. Di satu sisi karena masih terbatas, sehingga zonasi bisa diklaster secara aturan berapa persennya, sekarang kan 90 persen zonasi, 5 persen prestasi dan 5 persen pindahan. Kami yakin ini terbaik tapi kita dorong untuk meningkatkan infrastruktur," jelas Airin.

Sementara itu hasil rekomendasi lainnya antara lain soal kesehatan dimana rujukan yang berjenjang dari tipe fasilitas kesehatan (faskes) perlu dievaluasi. Menurut Airin salah satu masalah ketika ada aturan berobat harus dari ke puskesmas kemudian ke Rumah Sakit tipe C, padahal pasien lebih dekat ke Rumah Sakitnya.

"Rujukan biasanya harus puskesmas terus Rumah Sakit tipe C ke tipe B. Misal padahal rumah dekat ke rumah sakit? Ini jadi salah satu evaluasi," katanya.

Berikutnya yaitu rekomendasi soal pendanaan seperti DAK, DAU hingga Dana Kelurahan. Airin menjelaskan salah satun poin yang dibahas terkait Juklak dan Juknis, diharapkan bisa berlaku lebih dari setahun agar mudah untuk menterjemahkannya.

"Misal untuk Juklak dan Juknis di bidang pendidikan dan kesehatan, karena hampir sama tidak usah setahun sekali, jadi dua tahun sekali, tiga tahun, atau empat tahun. Jadi tidak sulit menerjemahkan manakala dapat alokasi anggaran," ujar Wali Kota Tangerang Selatan tersebut.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi yang menjadi peserta sekaligus tuan rumah rapat mengatakan rekomendasi dikeluarkan namun pemerintah daerah tetap jalankan perintah pusat dengan kemampuan yang ada.

"Kami coba jadi bagian struktur pemerintah pusat yang baik. Pemerintah pusat bilang apapun kalau kita bisa kelola ya jalankan," kata Hendrar.

Kemudian dalam rapat tersebut juga diputuskan untuk kegiatan Musyawarah Nasional Apeksi ke 6 tahun 2020 akan digelar di Tangerang Selatan.

"Hasil rekomendasi internal dan eksternal ini akan disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti agar bisa terealisasi pada 2020," kata Pimpinan Sidang Pleno Dalam Rakernas Apeksi, Marten Taha.


Simak Video "Semarang Night Carnival, Semarang "
[Gambas:Video 20detik]

(alg/bgs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com