Dia memrotes penerapan sistem zonasi yang tidak tepat. Sebab kini banyak warganya yang terlempar dari sekolah-sekolah yang ada di dalam kota.
"Harusnya anak Solo dapat sekolah di Solo. Lha kok ini anak Solo dapat sekolah di Mojolaban (Sukoharjo). Itu gimana?" kata Rudy, Selasa (2/7/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Percuma saya buat sekolah bagus-bagus tapi anakku (anak Solo) dapat sekolah luar Solo. Ini kan enggak adil," kata dia.
Menurutnya, lokasi SMA dan SMK di Solo juga perlu dibenahi. Sebab banyak sekolah yang menumpuk di Kecamatan Banjarsari, seperti SMAN 1, SMAN 2, SMAN 4, SMKN 4, dan SMKN 5.
"Kalau seperti itu, warga Pasar Kliwon tidak bisa sekolah di SMA negeri di Solo. Mereka pasti terlempar ke Sukoharjo," ujar dia.
Politisi PDIP itu mendesak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar mengeluarkan diskresi untuk menerapkan usulan Rudy. Selain itu, diskresi juga memuat kewajiban verifikasi mengenai penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD).
"Kalau saya gubernur, saya siap ambil diskresi. Termasuk soal SKD, saya yakin banyak yang pakai SKD agar bisa mudah mendapatkan sekolah," tutupnya.
Simak Juga 'Meski Tuai Pro-Kontra, Perpres PPDB Sistem Zonasi Segera Dikukuhkan':
(bai/bgs)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini