Kamis 27 Juni 2019, 15:36 WIB
Buntut Aturan Baju Muslim di SDN, Disdikpora Kumpulkan Kepsek se-DIY
Kepala Disdikpora DIY, Kadarmanta Baskara Aji. Foto: Usman Hadi/detikcom
Yogyakarta -
Buntut dari heboh aturan soal baju muslim di sebuah SD negeri di Gunungkidul, kepala sekolah se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikumpulkan oleh Disdikpora. Dalam pertemuan itu, mereka membahas salah satunya soal seragam sekolah.
"Kita sepakati (pertemuan) sebetulnya hari ini. Tetapi tentu masing-masing kabupaten kota itu menyesuaikan dengan agenda masing-masing ya," ujar Kepala Disdikpora DIY, Kadarmanta Baskara Aji kepada detikcom, Kamis (27/6/2019).
Pertemuan diadakan terpisah. Disdikpora DIY mengumpulkan para kepala SMA, sedangkan Disdikpora kota dan kabupaten mengumpulkan kepala SMP dan SD.
"Jadi kita sampaikan bahwa itu adalah larangan, tidak boleh, yang namanya seragam itu sudah diatur oleh Permendikbud. Kemudian diteruskan dengan peraturan gubernur, kalau di kabupaten oleh peraturan bupati," lanjutnya.
Dengan pertemuan tersebut, Aji berharap peraturan seperti yang sempat ada di SDN Karangtengah III, Gunungkidul tidak terulang lagi.
Dalam pertemuan tersebut, kata Aji, dibahas pula bahwa tak boleh lagi ada isu intoleransi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Apa lagi (intoleransi) di bidang pendidikan)," kata Aji.
Dia juga menegaskan tak boleh lagi ada alasan kepala sekolah tak tahu dan tak paham terkait aturan dan kebijakan.
"Sehingga kebijakan-kebijakan seperti itu perlu diantisipasi. Karena dalam waktu dekat juga akan segera masuk ke tahun ajaran baru," tegasnya.
"Bisa jadi sesuatu dianggap baik oleh seseorang, tapi itu tidak perlu dilakukan. Boleh saja orang bersepakat, tetapi kalau bersepakat melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan secara aturan (yang lebih tinggi) kan tidak boleh dilakukan," kata Aji.
(sip/sip)
"Kita sepakati (pertemuan) sebetulnya hari ini. Tetapi tentu masing-masing kabupaten kota itu menyesuaikan dengan agenda masing-masing ya," ujar Kepala Disdikpora DIY, Kadarmanta Baskara Aji kepada detikcom, Kamis (27/6/2019).
Pertemuan diadakan terpisah. Disdikpora DIY mengumpulkan para kepala SMA, sedangkan Disdikpora kota dan kabupaten mengumpulkan kepala SMP dan SD.
"Jadi kita sampaikan bahwa itu adalah larangan, tidak boleh, yang namanya seragam itu sudah diatur oleh Permendikbud. Kemudian diteruskan dengan peraturan gubernur, kalau di kabupaten oleh peraturan bupati," lanjutnya.
Dengan pertemuan tersebut, Aji berharap peraturan seperti yang sempat ada di SDN Karangtengah III, Gunungkidul tidak terulang lagi.
Dalam pertemuan tersebut, kata Aji, dibahas pula bahwa tak boleh lagi ada isu intoleransi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Apa lagi (intoleransi) di bidang pendidikan)," kata Aji.
Dia juga menegaskan tak boleh lagi ada alasan kepala sekolah tak tahu dan tak paham terkait aturan dan kebijakan.
"Sehingga kebijakan-kebijakan seperti itu perlu diantisipasi. Karena dalam waktu dekat juga akan segera masuk ke tahun ajaran baru," tegasnya.
"Bisa jadi sesuatu dianggap baik oleh seseorang, tapi itu tidak perlu dilakukan. Boleh saja orang bersepakat, tetapi kalau bersepakat melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan secara aturan (yang lebih tinggi) kan tidak boleh dilakukan," kata Aji.
(sip/sip)
