detikNews
Rabu 19 Juni 2019, 15:33 WIB

Cara Pemkab Purworejo Jawab Keresahan SMP Favorit Soal Peringkat Sekolah

Rinto Heksantoro - detikNews
Cara Pemkab Purworejo Jawab Keresahan SMP Favorit Soal Peringkat Sekolah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Purworejo, Sukmo Widi Harwanto (kanan) dan Kepala Sekolah SMP N 2 Purworejo, Yosiyanti Wahyuningtyas (kiri).Foto: Rinto Heksantoro/detikcom
FOKUS BERITA: Ruwet PPDB Zonasi
Purworejo - Sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) membuat sekolah favorit khawatir prestasinya akan merosot. Di sisi lain, zonasi menjadi alasan agar prestasi sekolahan merata, bahkan Pemkab Purworejo, Jawa Tengah siapkan dana awal 1 milyar untuk pemerataan itu.

Beberapa kepala SMP N favorit di Purworejo pun menyampaikan tanggapannya terkait sistem zonasi dalam PPDB 2019. Termasuk soal kekhawatiran peringkat sekolah yang akan merosot karenanya.

"Kekhawatiran kami sama dengan SMP N 2. Input yang memberatkan bagi sekolah yang ada di ring 10 besar karena tidak terbiasa dalam prosesnya itu menerima input yang pas pasan. Sistem zonasi dengan tidak mempertimbangan hasil ujian nasional maka itu akan merepotkan dalam proses pembelajaran dan menyulitkan dalam menghadapi persaingan kualitas untuk mempertahankan prestasi akademik akan agak repot, kekhawatirannya di prestasi," urai Kepala SMP N 5 Purworejo, Eko kepada detikcom, di kantornya, Senin (17/6) lalu.

Sistem zonasi terutama zona utama nyata-nyata telah menerima siswa dengan nilai yang rendah. Padahal, di sekolah favorit seperti SMP N 2 selalu memiliki batas penerimaan siswa dengan nilai yang tinggi.

"Yang zona utama ada siswa dengan nilai 14, tapi ya mau gimana lagi, tetap kita terima, padahal tahun lalu batas minim nilainya 26," kata Kepala Sekolah SMP N 2 Purworejo, Yosiyanti Wahyuningtyas ketika ditemui detikcom di ruang kerjanya, Rabu (19/6/2019).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Purworejo, Sukmo Widi Harwanto mencoba memberikan pengertian kepada sekolah-sekolah untuk menghilangkan kekhawatiran itu, karena memang hal tersebut untuk pemerataan prestasi dan menghilangkan kastanisasi.

Untuk pemerataan prestasi, Dinas pun sudah menyiapkan dana awal sebesar Rp 1 Miliar yang akan diberikan kepada beberapa SMP untuk sarana dan prasarana demi kemajuan sekolah. Tenaga pendidik pun rencanya juga akan direkrut kembali demi memenuhi kebutuhan.

"Kita sudah usulkan 80 (guru) untuk SMP, diprioritaskan untuk tenaga pendidikan, insyaallah tahun ini ada bukaan CPNS. Kemudian kami siapkan dana Rp 200 juta per SMP untuk 5 SMP untuk peningkatan sarpras dan kegiatan agar prestasi merata," kata Sukmo saat ditemui detikcom di sela-sela pertemuan di SMP N 2 Purworejo, Rabu (19/6/2019).


Anggaran Rp 1 miliar dari perubahan APBD 2019 itu direncanakan akan cair sebelum Agustus 2019. Tahun ajaran baru 2019/2020 sendiri akan dimulai pada 15 Juli 2019.

Sebagai wakil rakyat, Sekretaris komisi D DPRD Kabupaten Purworejo, Hendricus Karel yang ikut mendampingi Sukmo menilai bahwa sepanjang tidak ada permasalahan yang berarti, PPDB sistem zonasi bisa dipertahankan.

"Saya berharap, nanti sekolah-sekolah tidak ada kelas unggulan. Semua siswa ditempatkan di kelas-kelas yang sama. Saya setuju dengan sistem zonasi karena bertujuan baik," katanya.

"Kewajiban pemerintah setelah sistem ini berlaku, adalah meningkatkan sarana prasarana sekolah-sekolah pinggiran agar bisa setara dengan sekolah di kota. SDM guru pun harus diperhatikan untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan guru pada sekolah-sekolah yang terletak di daerah terpencil dan dianggap tidak favorit," tutupnya.
(sip/sip)
FOKUS BERITA: Ruwet PPDB Zonasi
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed