"Ya tentu kita harus kerja keras meskipun inputnya rendah nanti outputnya tetap bagus, ya harapannya sih peringkat sekolah tidak merosot," ujar Kepala Sekolah SMP N 2 Purworejo, Yosiyanti Wahyuningtyas ketika ditemui detikcom di ruang kerjanya, Senin (17/6/2019).
Yosiyanti mengungkapkan bahwa dirinya tak setuju dengan sistem zonasi dan memilih sistem yang lama. Menurutnya, sistem ini membuat keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah bermutu tak terpenuhi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sistem zonasi sendiri dibagi menjadi beberapa kriteria yakini zona utama, zona 1, zona 2 dan zona 3. Dari beberapa kategori itu, regulasi yang ditentukan untuk zona utama menjadi masalah yang paling pelik lantaran 45 siswa pertama yang lolos verifikasi diambil dari siswa yang berdomisili di 3 kelurahan sekitar sekolah tanpa mempertimbangkan nilai.
"Jadi ketentuannya memang seperti itu, 45 siswa yang masuk zona utama otomatis diterima setelah diverifikasi tanpa pertimbangan NEM. Misal nilainya rendah ya tetap diterima," lanjutnya.
SMP N 2 Purworejo merupakan sekolah favorit karena dari segi prestasi mendapatkan peringkat pertama jika dibanding sekolah lain di Purworejo.
"Untuk peringkat di Kabupaten Purworejo SMP N 2 peringkat 1 kalau di Jateng tadinya 3 jadi 4 terus peringkat nasional ke 13. Nilai UN kemarin sini dapat 91,30," kata Yosiyanti.
Kekhawatiran yang sama disampaikan oleh Kepala SMPN 4 Purworejo. Kepala SMPN 4 Purworejo, Eko Partono menjelaskan sekolahnya yang berada di peringkat 5 di Purworejo ini bisa jadi akan kerepotan dalam proses belajar demi menghadapi persaingan kualitas sekolah.
"Kekhawatiran kami sama dengan SMP N 2. Input yang memberatkan bagi sekolah yang ada di ring 10 besar karena tidak terbiasa dalam prosesnya itu menerima input yang pas pasan. Sistem zonasi dengan tidak mempertimbangan hasil ujian nasional maka itu akan merepotkan dalam proses pembelajaran dan menyulitkan dalam menghadapi persaingan kualitas untuk mempertahankan prestasi akademik akan agak repot, kekhawatirannya di prestasi," urai Eko kepada detikcom, di kantornya.
Diwawancara detikcom secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Purworejo, Sukmo Widi Harwanto menanggapi kekhawatiran para kepala sekolah tersebut.
"Justru sistem ini akan menghilangkan kastanisasi, ini kan program pemerintah agar prestasinya merata. Jadi nanti siswa pinternya merata di sekolah-sekolah, termasuk para pendidik juga nanti kita ratakan. Kekhawatiran itu nanti juga pasti akan hilang dengan sendirinya," kata Sukmo. (sip/sip)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini