Rabu 19 Juni 2019, 13:37 WIB
Pembakar Surat Suara di Gunungkidul Dituntut 1 Bulan
Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Gunungkidul -
Terdakwa kasus pembakaran surat suara di TPS 9, Dusun Jaranmati II, Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Mahardika Wirabuana Krisnamurti (21) dituntut JPU 1 bulan penjara dan denda Rp 1 juta. Tuntutan jaksa yang ringan karena terdakwa dinilai kooperatif selama sidang.
Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ini dipimpin Hakim Ketua Trijoko Yohanes Gantar Pamungkas dan 2 Hakim Anggota, yakni Agung Budi Setiawan dan Melia Nur Pratiwi. Jalannya sidang pun terbilang singkat, dan diujung persidangan Trijoko meminta terdakwa membuat surat pembelaan untuk menanggapi tuntutan dari tersebut.
"Silakan membuat pembelaan, dan disampaikan di persidangan besok jam 10 (pagi) dengan agenda mendengarkan pembelaan dari terdakwa," ujar Trijoko saat di ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri Gunungkidul, Rabu (19/6/2019).
Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ari Hani Saputri mengatakan, bahwa dari fakta-fakta yang ada, terdakwa terbukti melanggar pasal 531 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Merujuk pasal tersebut, terdakwa terancam hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta.
"Dan tuntutannya tadi (terhadap Mahardika) pidana penjara 1 bulan dan denda Rp 1 juta subsider 1 bulan kurungan," ujarnya saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Gunungkidul, Rabu (19/6/2019) siang.
Ari Hani Saputri yang juga menjabata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul mengakui tuntutan tersebut memang lebih ringan daripada ancaman hukuman sesuai pasal 531. Menurutnya, tuntutan itu sudah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh JPU selama persidangan.
"Tuntutan itu berdasarkan fakta, ada yang meringankan dan memberatkan. Untuk yang memberatkan karena terdakwa jelas menggangu jalannya Pemilu," katanya.
"Sedangkan yang meringankan tuntutan karena apa yang dilakukan terdakwa tidak mengganggu situasi politik, dan selama persidangan terdakwa sangat kooperatif," imbuh Ari.
Setelah agenda pembacaan tuntutan ini, sidang akan dilanjutkan besok, Kamis (20/6/2019) dengan agenda mendengarkan pembelaan dari terdakwa.
(bgk/bgs)
Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ini dipimpin Hakim Ketua Trijoko Yohanes Gantar Pamungkas dan 2 Hakim Anggota, yakni Agung Budi Setiawan dan Melia Nur Pratiwi. Jalannya sidang pun terbilang singkat, dan diujung persidangan Trijoko meminta terdakwa membuat surat pembelaan untuk menanggapi tuntutan dari tersebut.
"Silakan membuat pembelaan, dan disampaikan di persidangan besok jam 10 (pagi) dengan agenda mendengarkan pembelaan dari terdakwa," ujar Trijoko saat di ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri Gunungkidul, Rabu (19/6/2019).
Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ari Hani Saputri mengatakan, bahwa dari fakta-fakta yang ada, terdakwa terbukti melanggar pasal 531 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Merujuk pasal tersebut, terdakwa terancam hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta.
"Dan tuntutannya tadi (terhadap Mahardika) pidana penjara 1 bulan dan denda Rp 1 juta subsider 1 bulan kurungan," ujarnya saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Gunungkidul, Rabu (19/6/2019) siang.
Ari Hani Saputri yang juga menjabata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul mengakui tuntutan tersebut memang lebih ringan daripada ancaman hukuman sesuai pasal 531. Menurutnya, tuntutan itu sudah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh JPU selama persidangan.
"Tuntutan itu berdasarkan fakta, ada yang meringankan dan memberatkan. Untuk yang memberatkan karena terdakwa jelas menggangu jalannya Pemilu," katanya.
"Sedangkan yang meringankan tuntutan karena apa yang dilakukan terdakwa tidak mengganggu situasi politik, dan selama persidangan terdakwa sangat kooperatif," imbuh Ari.
Setelah agenda pembacaan tuntutan ini, sidang akan dilanjutkan besok, Kamis (20/6/2019) dengan agenda mendengarkan pembelaan dari terdakwa.
(bgk/bgs)
