Coblos 8 Surat Suara, Ketua KPPS di Tabanan Jadi Tersangka

Jakarta - Ketua KPPS Tabanan, Bali I Nyoman S menjadi menjadi tersangka pelanggaran pemilu karena mencoblos surat suara. Akibatnya TPS 29 di Tabanan harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

"TPS 29 itu ada dugaan pelanggaran, di mana PSU kan sudah 21 April. Namun terhadap Pidana pemilunya terlapor sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka, terlapor itu ketua KPPS, inisialnya INS," kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Bali I Wayan Wirka di kantornya Jl Moh Yamin, Renon, Denpasar, Bali, Selasa (7/5/2019).

Baca juga: Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang 3 TPS di Bali

Wirka menambahkan Nyoman dijerat dengan pasal 523 UU Pemilu. Sebagai penyelenggara Pemilu, Wirka menyebut Nyoman juga bakal dikenakan tambahan hukuman. Dia diduga sengaja merusak surat suara DPRD kabupaten.

"Sudah menjadi tersangka disangkakan melanggar pasal 523, itu ancaman hukuman maksimal 4 tahun dan denda Rp 48 juta. Oleh karena dia penyelenggara maka ancamannya ditambah sepertiga, sekarang masih dalam proses penyidikan sentra Gakkumdu," ujarnya.

Baca juga: KPU Lakukan 1.511 Pemungutan Suara Ulang, Susulan dan Lanjutan

Wirka mengatakan saat ini masih dilakukan penyidikan di sentra Gakkumdu. Dia memperkirakan minggu depan, kasus Nyoman sudah dilimpahkan ke kejaksaan.

"Dari hasil pemeriksaan dia mencoblos 8 surat suara. Ya itu prosesnya masih berlanjut, dalam waktu minggu depan akan dilimpahkan ke kejaksaan," sambungnya.

Selain itu, Wirka menyebut ada tiga kasus politik uang yang dihentikan Bawaslu. Alasannya kasus itu tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu hingga kadaluarsa.

"Yang di Singaraja (Buleleng) itu ada tiga laporan, laporan pertama tidak bisa diregistrasi karena sudah kadaluarsa. Laporan kedua diregistrasikan dilakukan penyelidikan bersama sentra Gakkumdu itu dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu karenanya penanganannya dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu," urainya.

"Satu lagi yang ada di Desa Panji, terkait money politics juga, yang terlapornya juga dihentikan karena tidak ada satu saksipun yang menyatakan bahwa uang itu diberikan oleh peserta pemilu. Maka penanganan dihentikan di Sentra Gakkumdu," ucap Wirka.


(ams/knv)